15 Februari 2019

Berita Golkar - Keputusan pemerintah yang segera membuka pendaftaran PPPK sebelum perencanaannya matang tak hanya membuat gubernur, bupati, dan wali kota bingung. Kalangan legislatif pun tak habis pikir.

Ketua DPRD Sulawesi Selatan Moh Roem memastikan tidak ada anggaran gaji PPPK dalam APBD Pokok 2019 Sulsel yang disahkan akhir Desember lalu. Bila pemerintah pusat memaksakan, pemerintah provinsi dipastikan harus berpikir keras.

Baca juga: Taufan Pawe Siap Kembalikan Kejayaan Ormas MKGR di Sulsel

"Ini karena pembahasan anggaran sudah selesai. Anggaran P3K ini nantinya baru bisa diusulkan pada pembahasan anggaran perubahan," tutur mantan bupati Sinjai dua periode itu.

Roem mengusulkan, jika Pemprov Sulsel menyetujui penerimaan PPPK, bisa menggunakan belanja langsung terlebih dahulu. Menurutnya, anggaran belanja langsung memang salah satunya berisi item honorarium buat tenaga honorer. Hanya saja, nilainya tidak terlalu besar.

Tentu saja ini bukan solusi. Pemprov Sulsel mendapat kuota 511 tenaga PPPK. Jika mengacu pada standar gaji PNS golongan III/a sebesar Rp2.456.700, maka setiap bulan dibutuhkan anggaran Rp1,255 miliar per bulan atau Rp15 miliar setahun.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid bicara lebih keras. Dia meminta pemerintah pusat tidak asal melempar penerimaan PPPK tersebut tanpa menyodorkan solusi, khususnya mekanisme pendanaannya.

"Pemerintah pusat harusnya bisa sharing anggaran. Apalagi ini program dari pusat. Apalagi misalnya sekarang alokasi anggaran untuk PPPK tersebut sudah tidak bisa dibahas di APBD pokok," katanya.

Baca juga: Kembalikan Kejayaan Golkar di Sulsel, Nurdin Halid Turun Gunung

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sulsel Imran Tenri Tata Amin mengaku segera mengundang pihak terkait dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk membahas mengenai mekanisme pendanaan PPPK ini.

"Sampai saat ini kita belum ada koordinasi. Jadi dalam waktu dekat kita akan lakukan rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk membahas bagaimana proses penerimaan PPPK dan mekanisme pendanaannya," ujar Imran. [rakyatku]

fokus berita : #Fraksi Golkar DPRD Sulsel


Kategori Berita Golkar Lainnya