12 Februari 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja berharap perjanjian perdagangan Indonesia dengan Pakistan, Hongkong dan China harus melindungi kepentingan masyarakat dan Negara Indonesia. Sehingga, perjanjian perdagangan itu berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Pakistan, ia mengaku menolak poin nomor 7, karena membahas mengenai impor ethanol.

“Sebagaimana diketahui ethanol adalah bahan baku dari minuman keras. Negara seperti Malaysia impor beanya 60 persen, lalu kenapa Indonesia yang tadinya impor beanya 30 persen bisa menjadi 0 persen,” kata Lili seolah bertanya di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca juga: 378 Desa Baru Teraliri Listri, Lili Asdjudiredja Aspresiasi Program Lissa PLN Sumut

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan salah satu implementasi perjanjian Indonesia dan Pakistan mengenai pembebasan bea ethanol menimbulkan kekhawatiran, bahkan keberatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun terkait ratifikasi perdagangan bebas ASEAN dan Hong Kong serta China, dirinya berharap produk-produk dari China tidak mudah untuk masuk ke tanah air.

Terkait hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan bea masuk 0 persen dalam tarif ethanol khusus sebagai bahan baku untuk sabun, kosmetik dan obat diatur dengan persyaratan pembatasan. Mengenai perjanjian ASEAN dan Hongkong serta berkaitan dengan China, dirinya menegaskan, Indonesia khusus menerima produk yang diolah Hongkong.

Baca juga: Kurangi Pemudik Kendaraan Pribadi, Lili Asdjudiredja Minta PT KAI Tambah Rute Kereta Api

“Jadi ini tidak berarti kita mempermudah minuman beralkohol, adapun sikap kita mengenai surat MUI sangat kita perhatikan,” tutur Enggartiasto. Raker ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, untuk pengesahan protokol perubahan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Pakistan, maka Komisi VI DPR RI mengundang pihak terkait, seperti kementerian teknis, Majelis Ulama Indonesia dan asosiasi.

Kedua, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana pengesahan persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat China dilakukan dengan Peraturan Presiden, karena perjanjian perdagangan tidak menimbukan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, sesuai dengan penjelasan Menteri Perdagangan.

Baca juga: Lili Asdjudiredja Keluhkan Pelaku UKM Belum Dapat Sosialisasi Plat SNI dari Pemerintah

Ketiga, Komisi VI DPR RI meminta Menteri Perdagangan menyampaikan Peraturan Presiden tentang pengesahan persetujuan perdagangan bebas antara ASEAN dan Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok, setelah diterbitkan kepada Komisi VI DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Lili Asdjudiredja


Kategori Berita Golkar Lainnya