02 Maret 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi II DPR, Firman Subagyo menyebut, Undang-Undang (UU) mengenai administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk warga negara asing (WNA) bukan produk dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Menurut Firman Subagyo, pemerintah hanya melaksanakan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai e-KTP untuk WNA.

Baca Juga: Disinyalir Jadi Kaki Tangan Asing, Firman Soebagyo Minta Pemerintah Tegas Kepada Greenpeace

"Ini tidak ada masalah, pemerintah hanya melaksanakan Undang-Undang Tahun 2013 produk lama, bukan produk Pak Jokowi," ujar Firman dalam diskusi akhir pekan Polemik oleh MNC Trijaya dengan tema 'E-KTP, WNA dan Kita', di D'consulate resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).

Politikus Golkar ini menyebut, adanya kesalahan UU tersebut yang tidak membedakan e-KTP warga negara Indonesia (WNI) dan WNA. Seharusnya e-KTP WNA berubah warna untuk membedakan e-KTP yang dimiliki WNI.

"Kesalahan undang-undang tidak ada perbedaan identitas WNA, menurut pandangan saya, secara teknis dibedakan yaitu bahasa Inggris kan tidak bisa kasat mata. Di Amerika ada perbedaan warna sehingga warna ini, oh ini asing dan ini bukan," jelasnya.

Baca Juga: Firman Soebagyo Desak KPU Segera Buat Aturan Detail Juknis Kampanye Pemilu 2019

Firman juga meminta pihak Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilibatkan mendata jumlah WNA yang berada di Indonesia. Supaya data tersebut bisa diserahkan kepada KPU agar mengetahui jumlah WNA di Indonesia.

"Verifikasi penting, dokumen WNA ini ada di Imigrasi, Imigrasi bisa menjelaskan ke KPU ini lho WNA yang ada di Indonesia," ungkapnya. [sindonews]

fokus berita : #Firman Subagyo


Kategori Berita Golkar Lainnya