24 Maret 2019

Berita Golkar - Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena mengatakan, memilih pemimpin harus melihat empat parameter penilaian.

Parameter itu diantaranya, pertama, melihat rekam jejak, latar belakang dan Curriculum Vitae (CV). Hal ini berlaku untuk capres, DRR RI, DPRD tingkat satu dan DPRD tingkat dua.

Baca Juga: Golkar NTT Targetkan 4 Kursi DPR dan 19 Kursi DPRD

"Pilihlah calon yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan sampai calon yang urus dirinya sendiri tidak bisa bagaimana urus orang lain," ungkapnya saat menjadi narasumber dalam seminar dengan tema 'Pemilu yang Aman Damai dan Berkualitas' yang dilakukan di Aula STIKUM Prof. DR. Yohanes Usfunan, DRS., SH., MH di Jalan Pendidikan No. 6 Nasipanaf, Penfui, Kabupaten Kupang, Sabtu (23/3/2019).

Parameter kedua, harus melihat bagaimana orang atau pihak yang berada di balik orang tersebut.

"Terkadang dia bagus tapi harus dilihat orang dibelakangnya harus dilihat partainya, tim suksesnya atau siapa saja saat dia kampanye. Tidak ada orang yang bicara anti korupsi, kalau dibelakang dia itu para koruptor. Tidak ada dia bilang pro lingkungan hidup kalau di sekitar dia itu tebang pohon terus," ujarnya

"Kalau dia sudah bagus tapi partainya bermasalah atau tim suksesnya bermasalah jangan dipilih. Karena saat dia terpilih nantinya berpotensi terpengaruh dengan lingkungan disekitar dia," tambahnya.

Lebih lanjut, parameter ketiga yakni orientasi dan keberpihakan calon pemimpin tersebut benar-benar pro terhadap kepentingan orang banyak.

"Orang ini atau disekitarnya jelas berpihak kepada orang banyak," jelasnya. Parameter keempat yaitu pemimpin tersebut memegang teguh ideologi bangsa yakni Pancasila sebagai dasar negara.

Baca Juga: Agung Laksono Targetkan Golkar NTT Raih 3 Kursi DPR dan 18 Kursi DPRD

Selain itu, dalam pemilu kali ini, pihaknya sebagai pemimpin partai telah memberikan instruksi tiga hari sebelum pemilu, alat peraga kampanye harus diturunkan. Alat peraga kampanye tersebut selanjutnya disarankan untuk diberikan kepada para petani.

"Kami sudah kasih instruksi tiga hari terakhir (masa kampanye) semua baliho diturunkan langsung kasih petani untuk jemur padi biar ada guna sedikit," jelasnya. Pihaknya juga mengimbau untuk mengantisipasi politik uang dan politik barang yang kemungkinan besar akan dipraktekkan dalam pemilu kali ini.

"Antisipasi politik uang atau politik barang. Ini pasti banyak, saya sudah dengar informasi. Ada yang sudah bilang ke saya satu kepala Rp 300 Ribu, ini beredar di seluruh NTT," paparnya. Menurutnya, dengan menerima dan mengambil barang lalu tidak mencoblos oknum tersebut merupakan salah satu cara menghukum oknum tersebut.

"Loh, kita tidak suruh dia antar kasih kita uang. Dia antar uang, antar barang. Ambil dia punya barang Jangan coblos orangnya, kalau mau proses hukum lapor Bawaslu. Hindari politik uang, politik hoaks sama politik identitas. Ketiga ini penyakit demokrasi kita," katanya.

Menanggapi politik uang yang dikhawatirkan terjadi menjelang pemilu, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu NTT, Melpi Marpaung mengharapkan masyarakat untuk tidak menerima uang untuk memilih salah satu oknum.

Dijelaskannya, secara aturan jika masyarakat terlibat dalam politik uang maka masyarakat juga dapat dipidanakan.

"Tolak uangnya laporkan orangnya. Itu yang kami harapkan. Karena kalau sudah menerima sudah ada transaksi dengan masyarakat," jelasnya. Selain itu, oknum caleg jika terbukti melakukan politik uang dapat dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilu.

"Kami mengsosialisasikan kepada masyarakat bahwa pemberi dan penerima uang ada hukumannya, karena jika kedapatan maka caleg tersebut akan dibatalkan," paparnya

"Kasihan juga Kalau sudah capek kampanye dan ditangkap karena money politic dan lain sebagainya kan dengan sendirinya dibatalkan," katanya.

Baca Juga: Melki Laka Lena Optimis Jokowi Bakal Menang 85 Persen di NTT

Pihaknya juga mengimbau semua caleg, capres dan calon anggota DPD RI untuk jangan menggunakan cara-cara yang curang supaya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik karena masyarakat banyak yang tidak paham aturan.

"Karena memang banyak daerah yang mungkin kami tidak jangkau. Jadi kami harapkan dengan kegiatan ini bahwa penerima dan pemberi juga kena sanksi. Karena kasihan kalau masyarakat tidak tahu tapi harus masuk penjara kurang lebih satu tahun," jelasnya.

Selain politik uang, pihaknya juga berharap masyarakat menghindari isu sara maupun ujaran kebencian terlebih mendekati hari H pemilu. [tribunnews]

fokus berita : #Melki Laka Lena


Kategori Berita Golkar Lainnya