26 Maret 2019

Berita Golkar - Sebagai wadah bernaung seluruh dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus memperhatikan nasib para dokter, saat ini dan di masa akan datang. Pengurus Besar (PB) IDI pada Senin (25/3/2019) bertemu Ketua DPR RI guna membahas revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Ketua DPR RI mendukung UU itu bisa diselesaikan sebelum DPR RI periode 2014-2019 berakhir pada Oktober 2019.

“Sebagai organisasi profesi, IDI tidak boleh melupakan nasib para dokter yang bekerja siang malam melayani masyarakat,” kata Sekretaris Bidang Advokasi Lembaga Legislatif PB IDI, dr. Farabi Elfouz Arafiq, Sp.A, M.Kes, Selasa (26/3/2019) menanggapi hasil pertemuan PB IDI dengan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Baca juga: Bambang Soesatyo Protes Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Produk Sawit Indonesia

Menurut Farabi, banyak hal yang harus dilakukan sebagai bentuk perhatian IDI dan pemerintah kepada para dokter. Salah satunya merevisi UU Pendidikan Kedokteran yang tepat untuk masa yang akan datang. “Salah satu hal perlu digarisbawahi bahwa dokter tidak bisa dikriminalisasi, dipidana atau diadili tanpa rekomendasi dari majelis etik dan disiplin, kodokteran Indonesia,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Depok itu.

Menurut Farabi, untuk menjadi dokter ada 2 hal yang penting diperhatikan yakni masalah pendidikan dan pelayanan. Keduanya harus disinkronkan dengan baik. “IDI sangat concern 2 hal tadi. Karena itu IDI akan memperjuangkan pendidikan kedokteran yang baik dan berorientasi pada pelayanan kesehatan masarakat Indonesia.

Baca juga: Gelar Pengobatan Gratis, Farabi Elfouz Cerita Sejarah Berdirinya RS Citra Arafiq

Bidang advokasi IDI, kata Farabi, merasa perlu mengadvokasi hal ini kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI agar segera merevisi UU Pendidikan Kedokteran demi kebaikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pertemuan dengan PB IDI, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan pandangannya bahwa masalah kedokteran bukan hanya pada sistem pendidikannya saja, melainkan juga bermuara kepada pelayanan. ”Harus ada link and match antara pendidikan dan pelayanan, sehingga bisa melahirkan para tenaga medis yang terampil, sesuai dengan kaidah profesi kedokteran dunia,” ujar Bambang.

Baca juga: Pengabdian Tanpa Batas Farabi Elfouz Arafiq Untuk Masyarakat Depok

PB IDI menyampaikan kegelisahan mereka terkait kemelut di dunia kedokteran. Keberadaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang dimaksudkan meningkatkan standar mutu kedokteran, justru menimbulkan berbagai disharmoni.

Ada ketidakharmonisan antara sistem pendidikan dengan ujian kompetensi. Akibatnya, banyak mahasiswa kedokteran tidak lulus Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) yang merupakan syarat memperoleh sertifikat kompetensi dan profesi, sebagai pengganti ijazah kedokteran. Karena UKMPPD memberikan kewenangan kampus menentukan kelayakan menjadi dokter,

IDI menilai UKMPPD tidak sejalan ketentuan kedokteran dunia yang mengacu pada World Federation for Medical Education. Karena berdasarkan aturan lembaga itu, kampus hanya berwenang di pendidikan dasar medis. Sementera profesi dipegang kolegium. Selain itu, IDI menilai Dokter Layanan Primer (DLP) bisa mengancam posisi 50.000 lebih dokter umum yang sudah mengabdikan dirinya di berbagai daerah.

Menyikapi hal tersebut, Bamsoet mengajak IDI menjadi mitra kerja aktif DPR RI dan pemerintah, sehingga bisa memberikan masukan yang menyeluruh terhadap revisi UU Pendidikan Kedokteran. Jangan sampai hasil revisi menjadi mentah kembali lantaran tidak sesuai dengan aspirasi para tenaga medis.

Menurut Bamsoet, jumlah dokter yang mencapai 172.000 adalah aset berharga yang perlu terus ditambah jumlahnya, sehingga bisa memaksimalkan peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai profesi yang mempunyai kekhususan (lex specialis), dokter juga harus dilindungi profesinya. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Farabi Arafiq #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya