27 Maret 2019

Berita Golkar - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan menjelang Pemilu pada April 2019 mendatang, suara partai Golkar mengalami kenaikan berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret.

“Ada kenaikan dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar yang menunjukkan elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga dipilih oleh 9,4 persen responden,” kata Airlangga Hartarto usai acara Fokus Group Discussion (FGD) jelang debat Capres ke-IV di kantor DPP PG, Jln Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/3)

Baca Juga: Tumbuhkan Wirausaha Baru Indonesia, Airlangga Hartarto Gagas Santripreneur

Airlangga menyebut bahwa keberadaan Golkar di berbagai daerah dapat diterima ataupun dirasakan gairah dari masyarakat plus kader-kader Partai Golkar, baik yang sudah mencalonkan diri di DPRD Kabupaten Kota, Propinsi maupun Nasional.

“Seluruh pengurus partai Golkar sudah keliling dari Aceh sampai Papua, dari Sulawesi Utara sampai Nusa Tenggara. Seluruhnya semangatnya tinggi," katanya.

Airlangga, menyebuit bahwa Partai Golkar tetap mendukung kebijakan Presiden Jokowi dan menjaga harmonisasi keberagaman pluralisme di Indonesia.

"Pemerintah mendorong atau mendukung untuk menjalankan good governance atau pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selama pemerintahan pak Jokowi, Partai Golkar ikut mengawal agar tata kelola pemerintahan lebih baik lagi," katanya.

Sementara itu, Sekjen PG Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus yang menjadi narasumber dalam FGD tersebut menyinggung mengenai wacana revisi UU TNI tersebut. Ada kesan seolah-olah ingin mengembalikan dwifungsi TNI.

“Padahal sesungguhnya adalah untuk meletakan landasan hukum atas berbagai perkembangan dan kebijakan terkait TNI yang tidak diatur dalam UU tersebut,” katanya.

Partai Golkar katanya, siap membahas revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI pasca Pemilu.

Golkar berpandangan hal-hal yang belum diatur dalam UU tersebut memang perlu ditambahkan atau disempurnakan. Apalagi ada berbagai lembaga atau badan baru yang dibentuk setelah UU tersebut, tetapi pejabatnya telah ditempati prajurit TNI.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Minta Golkar Lampung Menang 20 Persen dan 4 Kursi DPR

Dia mengungkapkan jika disesuaikan dengan keahlian TNI, maka jabatan yang layak ditempati perwira TNI di Kementerian adalah Inspektur Jenderal (Irjen). Itu karena tugas Irjen lebih ke pengawasan internal terhadap lembaga.

Belakangan ini berkembang wacana revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kalangan aktivis mencurigai revisi tersebut untuk mengembalikan dwifungsi TNI. Pasalnya banyak sekali jabatan di Kementerian dan Lembaga yang diisi perwira TNI. Pengisian jabatan tersebut secara perlahan dianggap lembaga sipil akan kembali dikuasai TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah membantah tidak ada rencana dari TNI untuk menghidupkan kembali dwifungsi TNI. Menurutnya, penempatan personel TNI di kementerian dan lembaga karena kebutuhan pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. [gatra]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya