27 Maret 2019

Berita Golkar - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendorong kadernya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Golkar sudah mengarahkan anggotanya melaporkan LHKPN," kata Airlangga di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Rabu 27 Maret 2019.

Airlangga mengatakan pernyataannya tersebut sebatas imbauan. Dia mengaku tidak bisa memaksa tiap kader menaatinya. Sebab, penyerahan LHKPN urusan individu.
"Jadi tergantung masing-masing," ungkapnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ungkap Suara Golkar Terus Naik Jelang Pemilu 2019

Ia menambahkan imbauan tersebut menindaklanjuti banyaknya penyelenggara negara belum menyetorkan LHKPN. Diketahui, sebanyak 441 anggota DPR belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Padahal, batas akhir pelaporan tinggal empat hari lagi.

"Untuk DPR itu sudah 111 anggota DPR yang laporkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Dari 552 anggota DPR, masih ada 441 anggota DPR yang belum melaporkan. Febri berharap DPR bisa meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang untuk pelaporan LHKPN.

Kendati demikian, sampai saat ini, dari identifikasi yang dilakukan di sistem ada beberapa anggota DPR yang sudah mulai membuat draft. Sebab, dalam sistem pelaporan LHKPN tidak harus langsung melaporkan pada saat membukanya, tapi bisa bertahap dibuat draft terlebih dulu, kemudian submit di hari berikutnya sebalum 31 Maret 2019.

KPK berencana mengumumkan isi LHKPN para anggota dewan pada April 2019. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan masyarakat lebih mengenal caleg.

Masyarakat bisa menilai apakah caleg itu patuh dalam pelaporan harta kekayaan. Selain itu, LHKPN menjadi fasilitas masyarakat mengecek apakah kekayaan caleg itu wajar atau tidak.

"Kami akan umumkan siapa saja yang sudah melaporkan kekayaannya, tentu masyarakat bisa melihat siapa yang sudah lapor, siapa yang belum lapor," ujar dia.

Baca juga: Airlangga Hartarto Minta Golkar Lampung Menang 20 Persen dan 4 Kursi DPR

Dari data KPK ihwal kepatuhan LHKPN per bidang per tanggal 26 Maret hingga pukul 12.00 WIB, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN paling tinggi ada di DPD. Dari 133 wajib lapor, sebanyak 86 orang sudah melaporkan dan 47 belum melaporkan, atau tingkat kepatuhan mencapai 64,66 persen.

Di peringkat kedua ada BUMN/BUMD yang tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 61,27 persen. Dari 28.283 wajib lapor di BUMN/BUMD, sebanyak 17.330 sudah melapor, dan sisanya 10.953 belum melaporkan LHKPN. [medcom]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya