27 Maret 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerjemahkan visi Presiden Jokowi di bidang perpajakan secara baik dan benar. Jika visi Presiden itu dijalankan dengan baik, dia yakin akan membawa manfaat besar dan memberi efek jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Kata Misbakhun, dua kebijakan besar yang ingin dijalankan Presiden di sektor perpajakan. Dua kebijakan itu adalah pemangkasan pajak penghasilan (PPh) untuk badan atau korporasi dan pembentukan Badan Khusus Penerima Pajak melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca juga: Pasca Tax Amnesty, Misbakhun Tuntut Pemerintah Terapkan Relaksasi Bagi Korporasi

Misbakhun mengakui, penurunan tarif pajak memang membuat penerimaan negara berkurang. Namun, penurunan ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan akan meningkat jika PPh badan yang saat ini di angka 25 persen diturunkan. Contohnya, kebijakan Presiden AS Donald Trump. Saat Trump menurunkan tarif pajak, AS langsung defisit. Tapi, dia (Trump) anteng saja karena ada pertumbuhan ekonomi dan kenaikan investasi,” ujar Misbakhun dalam seminar nasional bertajuk “Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024”, di Jakarta, Rabu (27/3).

Mantan pegawai Ditjen Pajak itu memaparkan, saat Barack Obama memimpin AS, ia kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 persen. Namun, Trump justru bisa membawa perekonomian AS tumbuh sebesar 3,1 persen.

“Saya yakin, hal semacam itu bisa dipraktikkan dan membawa dampak positif terhadap perekonomian kita kalau menteri terkait paham dengan keinginan Presiden. Toh, kita bisa membaca keinginan Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi pajak. Jadi, yang dibutuhkan saat ini adalah orang (menteri, red) yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar, red)?” cetus politisi Partai Golkar ini.

Misbakhun kemudian mencontohkan salah satu kebijakan Jokowi yang sukses di bidang perpajakan, yakni tax amnesty. Menurutnya, penerapan tax amnesty di Indonesia merupakan salah satu kisah sukses penerapan kebijakan tersebut di dunia.

Baca juga: Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Jangan Lawan Keinginan Jokowi

“Kisah success in the world soal tax amnesty, ya di Indonesia,” tegas influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini.

Mengenai pembentukan badan khusus pajak, Misbakhun mengungkapkan, kejelasan hal tersebut sudah ada saat posisi Menkeu dijabat Bambang PS Brodjonegoro. Rencana membentuk badan khusus pajak sudah masuk ke DPR sejak 2016. Namun, sambung dia, rencana tersebut kandas ketika jabatan Menkeu beralih dari Bambang ke Sri Mulyani.

“Mungkin Ibu Sri Mulyani terlalu lama di luar negeri sehingga tidak hand on hand (terkoneksi) dengan situasi yang ada di Indonesia,” sindirnya.  [rmco]

fokus berita : #Misbakhun


Kategori Berita Golkar Lainnya