29 Maret 2019

Berita Golkar - Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumatera Utara (Sumut) Ahmad Doli Tanjung memberhentikan Fahri Iswahyudi dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Batubara. Pergantian itu tertuang dalam surat keputusan DPD Partai Golkar Sumut Nomor Nomor: Kep-105/GK-SU/II/2019.

Terkait dengan pemecatan Fahri Iswahyudi dan penunjukan Sangkot Sirait sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Batubara.

Baca Juga: Golkar Sumut, Refleksi 2018 dan Proyeksi 2019 di Mata ahmad Doli Kurnia

Fahri Iswahyudi mengaku kaget akan hal itu. Ia mengatakan, bahwa keputusan tersebut adalah putusan yang mengada-ada dan melanggar aturan partai. "Keputusan tersebut jelas mengada-ada dan tidak mendasar. Apa lagi menjelang pemilu. Pelaksana Tugas Ketua Partai Golkar Provinsi Sumut seharusnya lebih melakukan konsolidasi.

Bukan mengeluarkan keputusan sepihak, serta sarat kepentingan semacam itu yang dapat mengganggu dan merusak stabilitas politik internal maupun external kepartaian," ujar Fahri kepada JawaPos.com, Jumat (29/3).

Fahri menilai, pencopotan dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Batubara hanya dilatari pada pandangan yang tak rasional. Ia pun tidak pernah dimintai klarifikasi sebelumnya dan langsung diberhentikan oleh Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

"Untuk pemberhentian struktural, seharusnya (di dalam AD/ART) ada tahapan pemanggil klarifikasi dulu. Tapi ini tidak ada, hal ini yang kemungkinan akan saya tanyakan kenapa langsung diberhentikan,” ujar Fahri.

Fahri menjelaskan, apa yang dilakukan Ahmad Doli tidak mengindahkan dan mengikuti intruksi ketua umum DPP Partai Golkar dalam rapat Badan Pemenangan Pemilu pada 18 Desember 2018 yang lalu. Dimana, Fahri mengatan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan, jangan ada pemecatan atau pemberhentian kader serta pengurus jelang pemilu.

“Pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Sumut tidak mengindahkan dan mengikuti intruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto dalam rapat Bappilu kemarin dengan tegas beliau mengatakan tidak ada dan jangan ada pemecetan, pemberhentian pengurus atau kader partai menjelang pemilu,” tegas Fahri.

“Seharusnya, hal semacam ini tidak terjadi. Partai Golkar adalah partai besar yang mempunyai aturan dan mekanisme yang jelas. Jadi jangan main langgar saja. Saat ini ada dua Kabupaten yang diberhentikan oleh pelaksana tugas (plt) Ketua Partai Golkar Sumut yakni Tapanuli Tengah dan Kabupaten Batubara. Besok Ketua DPD Kabupaten mana lagi yang diberhentikan oleh Plt ketua partai Golkar Sumut tersebut,” imbuhnya

Seharusnya, lanjut Fahri, Plt Ketua DPD Golkar Sumut, mengikuti aturan main dan mekanisme partai. Bahwa dalam peraturan keorganisasian partai (PO) juklak serta turunannya,status pelaksana tugas (plt) menurutnya tidak boleh melakukan pemberhentian sepihak dan spontanitas tanpa klarifikasi di internal partai. Apa lagi masa kampanye sedang berlangsung.

Politisi muda partai lambang Beringin itupun berharap, kepada saudara Ahmad Doli Kurnia Tanjung, agar tidak mengganggu konsentrasi para-para kader. Terkhusus di Kabupaten BatuBara guna memenangkan pesta Demokrasi dalam pemilihan legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden dimana kita ketahui partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung pasangan nomor 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Sebab dengan keputusan tersebut dapat membuat keraguan konstituen terhadap calon legislatif dan capres yang diusung oleh Partai Golkar. Serta ajari kami yang muda ini dengan hal-hal yang baik,”tegasnya.

Atas pemecatannya tersebut, Fahri Iswahyudi yang masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Batubara tetap menghormati keputusan tersebut dan akan mengikuti aturan main mekanisme Partai.

Dirinya pun telah mengambil langkah-langkah hukum dengan melakukan gugatan (06/03/2019) ke Mahkamah Partai dengan Nomor register :50/PI-Golkar/III/2019 yang ditanda tangani panitera Mahkamah Partai Golkar atas nama Muh.Sattu Pali.SH,MH DPP Partai Golkar.

“Kita telah daftarkan gugatan ke Mahkamah partai,ditanda tangani oleh panitera Mahkamah Partai di DPP Partai Golkar. Jadi semua pihak harus menghormati proses di Mahkamah partai tersebut dan menunggu keputusan hukum tetap (inkracht) agar stabilitas politik internal dan external partai Golkar tetap kondusif,”sebutnya.

Diketahui, surat pemecatan itu dikeluarkan pada 18 Februari 2019 lalu yang ditandatangani PLT Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekjen Riza Fakhrumi Tahir.

Dalam surat pemecatan itu, Fahri yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Batubara, dianggap tak mampu menjamin kesinambungan konsolidasi organisasi keanggotaan Partai Golkar dalam meraih target-target politik pada pemilu 2019.

Pada surat tersebut, disebutkan dalam menghadapi Pemilu Serentak 2019 diperlukan upaya program dan operasional strategis untuk menjamin kesinambungan konsolidasi organisasi DPD Partai Golkar dalam meraih target pada pemilu 2019.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Nilai Pernyataan PDIP Soeharto Guru Korupsi Perkeruh Suasana

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir ketika dikonfirmasi tak menjelaskan secara detail alasan pemberhentian Fahri Iswahyudi dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara.

"Udahlah, itu masalah internal. Enggak usah di publikasikan. Kan itu suatu kebijakan," ujar Riza.

"Ini masalahn internal, jadi enggak usah dibukalah ya. Nanti enggak enak," tandasnya. [jawapos]

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya