29 Maret 2019

Berita Golkar - Sekertaris DPD I Golkar Kaltim, Abdul Kadir, mengaku belum mengetahui terbitnya surat keputusan pemberhentian Ketua DPD II Golkar Samarinda, Jafar Abdul Gaffar yang digantikan dengan Muhammad Hatta Zainal.

Dari informasi yang dihimpun, surat keputusan berstempel resmi bertandatangan Plt Ketua DPD I Golkar Kaltim, Mukhtarudin dan Wakil Sekertaris, Asli Arpani itu, dikeluarkan di Samarinda, 26 Maret 2019 lalu.

Kadir, dikonfirmasi Jumat (29/3/2019) menyampaikan selama 4 hari ini. Jokowi ke Balikpapan Sampaikan Pesan ke TPS Pakai Baju Putih, Begini Alasannya

Baca Juga: Terjerat Megapungli TPK Palaran, Jafar Abdul Gaffar Dicopot Dari Ketua Golkar Samarinda

Dirinya masih di luar kota sibuk mempersiapkan kampanye kedatangan Jokowi ke Kaltim. Karena belum membaca utuh surat keputusan itu, dia belum berani berkomentar apa landasan yang jadi pertimbangan filosofis dan yuridis yang diperlukan sebagai pertimbangan setiap mengeluarkan kebijakan, utamanya surat keputusan itu.

Karena itu, Kadir yang mengaku belum sama sekali bertemu dengan. Asli membahas surat itu, meminta Tribun menanyakan langsung pada Asli. Karena dikeluarkan pihak lain, saya belum berani komentar.

"Tanyakan pada Asli Arpani, sejauh mana beliau punya kewenangan menandatangani surat keputusan," kata Kadir. Karena itu, ia enggan berkomentar terkait apakah ada indikasi ada unsur manipulasi dalam keluarnya surat itu.

"Saya ga tahu, ga berani jawab, karena belum tahu isinya apa," katanya terburu-buru mengangkat panggilan telepon urusan lain.

Terpisah di hari yang sama, Wakil Sekretaris DPD I Golkar Kaltim, Asli Arpani mengatakan alasan dirinya yang menandatangani surat keputusan itu, bukannya Sekertaris DPD I Golkar Kaltim karena kewenangan di partai Golkar bersifat kolektif kolegial.

Asli justru balik bertanya alasan mengapa Abdul Kadir tak menandantangani surat keputusan itu.

"Tanyakan pada dia (Abdul Kadir) mengapa tak menandatangani. Saya ga ngerti. Saya ditelpon pak Plt (DPD I Golkar Kaltim, Mukhtarudin) untuk tandatangan itu (surat keputusan). Saya sebagai pengurus ya loyal saja.

"Diperintah ya tandatangan," kata Asli seraya menambahkan perintah telpon itu, berlangsung malam, 26 Maret 2019.

Sebagai informasi, Muhammad Hatta Zainal ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD II Golkar Samarinda. Politisi senior ini, ditunjuk menggantikan ketua DPD II Golkar, Jaffar Abdul Gaffar yang sejak Mei 2018 menjalani vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar di Rutan Kelas IIA, Samarinda, setelah Mahkamah Agung memutusnya bersalah dalam kasus hukum pungli di Terminal Peti Kemas Palaran.

Dari informasi yang dihimpun, keputusan DPD 1 Golkar Provinsi Kaltim yang ditandatangani oleh Plt Ketua Golkar Kaltim, Mukhtarudin dan Wakil Sekertaris, Asli Arpani itu, ditetapkan di Samarinda pada 26 Maret 2019.

Keputusan itu dibuat setelah memperhatikan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bernomor B-2114/GOLKAR/III/prihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas Ketua DPD II Golkar Samarinda, tanggal 20 Maret 2019, yang memutuskan 7 poin.

Ketua Harian DPD II Golkar Samarinda, Yunan Kadir membenarkan hal itu, Jumat (29/3/2019). Dia mengaku tak tahu menahu soal pertimbangan menunjuk Hatta sebagai Ketua DPD II Golkar Samarinda.

Hal itu, lanjutnya, sudah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Golkar. "Kami hanya menindaklanjuti saja surat dari pusat dan DPD I soal penunjjukan itu," kata Yunan, Jumat (29/3/2019).

Meski begitu, ia menilai mungkin saja penunjukan itu, berkaitan dengan persiapan partai berlogo beringin itu, menghadapi Pileg yang akan berlangsung 17 April 2019 nanti.

Tugas Hatta, sebagai Plt salah satunya membantu mengkonsolidasikan internal partai meraih target kursi di DPRD Kota Samarinda pada Pileg nanti.

"Penggantian ini karena ditarget kursi yang optimis dari 9 kursi (DPRD Kota Samarinda) menjadi 10 kursi jangan sampai target ini meleset karena tak ada pimpinan yang memimpin," kata pria yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Samarinda.

Selain itu, Yunan menyebut, masa jabatan Plt mengacu pada surat itu hanya dua bulan. Namun, karena tugas lanjutannya lainnya adalah membantu menyiapkan musyawarah daerah luar biasa (Musdalub), tak menutup kemungkinan masa jabatan bisa lebih dari waktu yang ditetapkan.

"Mungkin, setelah pilpres dan pileg baru kita Musdalub," katanya. Yunan mengaku belum mengetahui apakah surat penggantian ini sudah disampaikan pada Gafar. Namun, ia memastikan surat itu akan ditembuskan pada Gafar.

Sementara itu, sampai berita ini ditulis, Tribun belum mendapat komentar dari Muhammad Hatta Zainal yang masih rapat internal di kantor DPD II Golkar Samarinda.

Sudah Pindah Partai

Belum lama ini, kursi Ketua DPRD Samarinda yang diduduki Alphad Syarif, kembali digoyang. Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kaltim, Mukhtarudin mengimbau Alphad untuk segera menanggalkan posisinya di DPRD Kaltim.

Hal ini disampaikan Mukhtarudin, Rabu (23/1/2019). Menurut Mukhtaruddin, secara legal, Alphad duduk di DPRD Samarinda mewakili Partai Golkar.

Saat resmi terdaftar sebagai calon legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra, kata Mukhtarudin, secara otomatis Alphad tak lagi tercatat sebagai anggota Partai Golkar.

Dengan demikian, menurut Mukhtarudin, Alphad tak berhak lagi mendapatkan hak sebagai anggota Partai Golkar.
"Berdasarkan UU, saat terdaftat sebagai caleg dari partai lain, maka keanggotaannya otomatis gugur. Bukan Golkar yang pecat atau berhentikan. Tetapi, UU yang mengatakan hal itu," kata Mukhtarudin.

Diketahui, selain Alphad, ada dua lagi anggota DPRD Samarinda yang sudah berpindah partai, dari Golkar ke Gerindra.
Keduanya yakni Mashari Rais dan Adigustiawarman.

Kepada keduanya, Mukhtarudin mengharapkan hal serupa, yakni, meninggalkan DPRD Samarinda.

"Karena bukan lagi anggota Partai Golkar, mereka tak berhak lagi mengatasnamakan dari Fraksi Golkar di DPRD Samarinda. Kan saat ini mereka sudah tercatat sebagai anggota partai lain. Tapi, di DPRD masih memakai Fraksi Golkar," urai Mukhtarudin.

Persoalan ini, kata Mukhtarudin, akan dikonsultasikan DPD Golkar Kaltim, kepada Bagian Hukum DPP Golkar.
Hasil konsultasi tersebut, akan menjadi langkah selanjutnya bagi Golkar, untuk menyelesaikan persoalan ini, melalui jalur hukum.

Baca Juga: Abdul Kadir Sebut Golkar Siap PAW Tiga Kadernya Yang Hengkang Di DPRD Samarindra

"Kita akan minta bantuan bagian hukum DPP Golkar untuk mengkaji masalah ini. Apakah ada celah yang bisa dilakukan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Jika hasil kajian memungkinkan, kita minta DPC Golkar Samarinda menindaklanjuti," tegasnya.

Meski demikian, Mukhtarudin berharap Alphad Cs mundur dari DPRD Samarinda, dengan kesadaran sendiri.
Mukhtarudin menilai, tindakan Alphad Cs yang terus memaksakan diri untuk duduk di DPRD Samarinda, kendati sudah berpindah partai, bisa menimbulkan kesan negatif di masyarakat.

"Imbauan saja. Kita berharap Alphad Cs dengan kebesaran hati membangun politik yang santun, etis dalam koridor yang benar. Apalagi Pak Alphad nyaleg lagi. Siapa tahu sikapnya ini merugikan dia di mata pemilih. Kita berharap Pak Alphad Cs legowo menyelesaikan ini. Dan kita tetap baik berteman, karena kita tidak pernah memecat. Pak Alphad keluar (Golkar) bukan karena sanksi, tapi karena kemauan sendiri. Oleh sebab itu, mari kita cari yang baiknya saja," tutur Mukhtarudin. [tribunnews]

fokus berita : #Abdul Kadir


Kategori Berita Golkar Lainnya