30 Maret 2019

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara memberhentikan Fahri Iswahyudi dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Batubara.

Pemberhentian itu tertuang dalam surat keputusan DPD Partai Golkar Sumut Nomor: Kep-105/GK-SU/II/2019.

Terkait pemecatan tersebut, Fahri Iswahyudi mengaku kaget. Menurutnya keputusan itu terkesan mengada-ada dan melanggar aturan partai.

Baca Juga : Dicopot Ahmad Doli Kurnia Dari Ketua Golkar Batubara, Fahri Iswahyudi Meradang

"Keputusan tersebut jelas mengada-ada dan tidak mendasar. Apalagi menjelang pemilu. Pelaksana Tugas Ketua Partai Golkar Provinsi Sumut seharusnya lebih melakukan konsolidasi. Bukan mengeluarkan keputusan sepihak serta sarat kepentingan semacam itu yang dapat mengganggu dan merusak stabilitas politik internal maupun external kepartaian," kata Fahri di Batubara, Sabtu (30/3).

Fahri menilai pencopotan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara hanya dilandasi pandangan yang tidak rasional. Ia pun tidak pernah dimintai klarifikasi sebelumnya dan langsung diberhentikan oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

"Untuk pemberhentian struktural, seharusnya di dalam AD/ART ada tahapan pemanggil klarifikasi dulu. Tapi ini tidak ada, hal ini yang kemungkinan akan saya tanyakan kenapa langsung diberhentikan," ucapnya.

Fahri menjelaskan, apa yang dilakukan Ahmad Doli tidak mengindahkan dan mengikuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam rapat Badan Pemenangan Pemilu pada 18 Desember 2018 lalu.

Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan, jangan ada pemecatan atau pemberhentian kader serta pengurus jelang pemilu.

"Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut tidak mengindahkan dan mengikuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto dalam rapat Bappilu kemarin. Dengan tegas beliau mengatakan tidak ada dan jangan ada pemecatan, pemberhentian pengurus atau kader partai menjelang pemilu," jelasnya.

Fahri mengatakan bahwa partai besar seperti Golkar pastinya mempunyai mekanisme dan aturan yang jelas.

"Seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Partai Golkar adalah partai besar yang mempunyai aturan dan mekanisme yang jelas. Jadi jangan main langgar saja. Saat ini ada dua kabupaten yang diberhentikan oleh Plt Ketua Partai Golkar Sumut yakni Tapanuli Tengah dan Batubara. Besok ketua DPD kabupaten mana lagi yang diberhentikan oleh Plt Ketua Partai Golkar Sumut tersebut," ucapnya.

Fahri menuturkan, seharusnya Doli mengikuti aturan main dan mekanisme partai bahwa dalam peraturan keorganisasian partai (PO) juklak serta turunannya, status pelaksana tugas (plt) tidak boleh melakukan pemberhentian sepihak dan spontanitas tanpa klarifikasi di internal partai. Apalagi masa kampanye sedang berlangsung.

Baca Juga : Golkar Sumut, Refleksi 2018 dan Proyeksi 2019 di Mata ahmad Doli Kurnia

Untuk diketahui, surat pemecatan itu dikeluarkan pada 18 Februari 2019 yang ditandatangani Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekjen Riza Fakhrumi Tahir.

Dalam surat pemecatan itu, Fahri yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Batubara dianggap tidak mampu menjamin kesinambungan konsolidasi organisasi keanggotaan Partai Golkar dalam meraih target-target politik pada Pemilu 2019.

Pada surat tersebut disebutkan dalam menghadapi Pemilu 2019 diperlukan upaya program dan operasional strategis untuk menjamin kesinambungan konsolidasi organisasi DPD Partai Golkar dalam meraih target Pemilu 2019.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Riza Fakhrumi Tahir, ketika dikonfirmasi tidak menjelaskan secara detail alasan pemberhentian Fahri Iswahyudi dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara.

"Itu masalah internal dan sudah suatu kebijakan," jelasnya. [analisadaily]

fokus berita : #Fahri Iswahyudi


Kategori Berita Golkar Lainnya