27 Maret 2019

Berita Golkar - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kehadiran Financial Technology (Fintech) sebagai inovasi yang lahir dari kemajuan teknologi informasi, selain dapat mendukung efisiensi perekonomian juga berpotensi menjadi sumber resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Karena itu, perkembangan Fintech perlu diawasi secara agresif oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bamsoet mengatakan, saat ini dasar hukum penyelenggaraan Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia mengacu kepada berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK. Kini sedang dikaji lebih mendalam perihal perlunya undang-undang mengenai Keuangan Digital (financial technology) sebagaimana yang pernah disampaikan OJK.

Baca juga: Bambang Soesatyo Dukung Peremajaan dan Modernisasi Alutsista TNI

"Jika memang dari sisi dunia usaha maupun BI dan OJK sebagai regulator memerlukan UU yang khusus mengatur tentang Fintech, DPR RI sangat terbuka menerima berbagai masukan," ujar Bamsoet, saat mengisi Seminar 'Peran Teknologi Informasi Finansial dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia' yang diselenggarakan INDEF di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, berbagai peraturan tentang Fintech tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Baca juga: Bambang Soesatyo Protes Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Produk Sawit Indonesia

Ada juga Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer to peer landing), Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan Peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (equity crowdfunding).

Bamoet memastikan DPR RI selalu menekankan kepada BI dan OJK sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI mewaspadai berbagai perkembangan Fintech. Mengingat banyaknya aduan yang datang dari masyarakat kepada DPR RI perihal keberadaan Fintech yang bukan membantu, justru meresahkan masyarakat. Antara lain, pelanggaran hukum pengambilan dan penyebaran informasi dan data pribadi, masalah bunga pinjaman, serta munculnya Fintech ilegal.

Baca juga: Bambang Soesatyo Sambut Baik Pembangunan Techno Park Pelalawan

“Kita apresiasi Satgas Waspada Investasi bentukan OJK yang telah menghentikan lebih dari 200 Fintech ilegal. Dalam berbagai rapat kerja dengan OJK, DPR RI melalui Komisi XI selalu mengingatkan OJK mengetatkan pengawasan. Bila perlu jangan hanya ditutup izin operasinya, melainkan ambil langkah hukum terhadap Fintech illegal sehingga membuat efek jera," jelas Bamsoet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menerangkan, dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa, potensi market Indonesia terhadap Fintech sangat besar. Hasil riset Oliver Wyman, lembaga konsultan manajemen internasional, mencatat potensi pembiayaan Fintech di Indonesia mencapai 130 miliar dollar AS. Sebagian besar potensi itu ditargetkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini tidak mengherankan, karena banyak individu yang bergelut di UMKM banyak melakukan transaksi dengan jumlah tidak terlalu besar, namun intensitasnya cukup tinggi. "Kita tak ingin perkembangan teknologi informasi yang memudahkan transaksi pembayaran di masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, justru dimanfaatkan Fintech illegal mengeruk keuntungan dengan cara-cara kotor," pungkas Bamsoet. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya