04 April 2019

Berita Golkar - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Maman Abdurrahman sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso oleh KPK yang diduga mempersiapkan 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu pada Kamis (28/3/2019) dini hari.

Hal itu disampaikan saat program diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne bertema Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop Untuk Serangan Fajar?, Selasa (02/04/2019) malam.

Baca Juga: Maman Abdurrahman Tolak Jadikan Hasil Survei Alat Klaim Kemenangan

"Saya atas nama pribadi dan juga sebagai kader muda Partai Golkar dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya bagi masyarakat Indonesia. Bila kejadian ini betul-betul mengganggu atau membuat sebagian masyarakat Indonesia kecewa," ungkapnya.

Maman sapaannya mengatakan secara pribadi kenal dengan Bowo Sidik Pangarso yang merupakan kader partai Golkar. Ia memastikan bahwa Golkar telah ambil keputusan dengan memberhentikan Bowo dari kepengurusan partai.

Sementara itu, untuk status sebagai Anggota DPR RI masih menunggu proses-proses selanjutnya sesuai peraturan yang ada.

"Namun, yang ingin saya tegaskan dalam forum ini adalah itu betul-betul inisiatif pribadi beliau. Jangan sampai kita melihat ini sebagai sebuah langkah-langkah institusi," terang Maman Abdurrahman.

Terlepas dari hal itu, Maman menegaskan tidak ada toleransi untuk korupsi. Musuh kita bersama adalah korupsi. Korupsi adalah extraordinay crime atau kejahatan luar biasa. kita bersepakat sampai ujungmanapun prakterk korupsi harus kita sudahi.

"Saya melihat sudut pandang agak berbeda karena praktik seperti ini sudah kesekian kalinya dan ini bukan yang pertama kali. Sampai saat ini belum ada langkah-langkah solusi konkrit. Pertanyaannya siapa yang salah?" timpal dia.

"Kita mau salahkan partainya? Mau salahkan pemerintah pusatnya seperti yang disampaikan Mas Fadli Zon? Ataukah kita mau menyalahkan KPK sebagai salah satu institusi yang berdiri di garda terdepan dalam konteks pemberantasan korupsi? atau kita menyalahkan si pelakunya atau oknumnya?." tanya Maman.

Saat ini, bukan soal kita menyalahkan atau membenarkan siapa. Namun, sudah saatnya kita masuk pada step yang lebih jauh ke depan yakni mengevaluasi sistem pemilu kita.

"Manusia gak ada yang sempurna. Sistem Pemilu sekarang, yang mungkin dia lurus tapi dengan tekanan psikologis publik, dihadapkan dengan masyarakat kadang-kadang juga bisa tergoda," imbuh dia.

Berawal dari OTT Serangan Fajar

Topik ILC tanggal 2 April 2019 berawal dari kasus penangkapan Operasi Tangkap tangan (OTT) Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso yang diduga mempersiapkan 400 ribu amplop yang berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu pada Kamis (28/3/2019) dini hari.

Saat itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan KPK menemukan ratusan ribu amplop itu tersimpan di dalam 84 kardus.

Uang itu diamankan di salah satu lokasi di kawasan Pejaten saat operasi tangkap tangan (OTT). Nilainya, sekitar Rp 8 miliar.

"Kami duga dari bukti yang kami dapatkan itu akan digunakan untuk pendanaan politik, dalam tanda kutip serangan fajar pada pemilu 2019 tanggal 17 April nanti," kata Febri dilansir Kompas.com.

Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

KPK menduga ada dua sumber penerimaan uang. Pertama, diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.

Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR.

Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut.

"Jadi suapnya spesifik terkait dengan kerja sama pengangkutan untuk distribusi pupuk. Sedangkan Pasal 12B (pasal gratifikasi) adalah dugaan penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya sebagai penyelenggara negara," kata Febri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarsosempat menghindar dari tim KPK.

Basaria menjelaskan, Rabu (27/3/2019) sore, tim pada awalnya menghampiri apartemen Bowo di kawasan Permata Hijau, Jakarta. Saat itu, tim KPK mengamankan sopir Bowo.

"Sopirnya memang diambil di apartemen Permata Hijau, yaitu sore sekitar pukul 16.30 WIB. Tim kita sudah tahu yang bersangkutan (Bowo) di kamar berapa, ya," kata Basaria dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Namun demikian, tim KPK harus menempuh berbagai prosedur yang berlaku untuk memasuki apartemen. Hal itu yang dinilai Basaria memakan waktu.

"Sehingga makan waktu yang cukup lama. Nah, waktu itu dimanfaatkan yang bersangkutan untuk keluar dari apartemen," kata Basaria.

Kemudian, tim KPK mencari keberadaan Bowo. Pada akhirnya, KPK menyusun taktik lain dan berhasil mengamankan Bowo di rumahnya sekitar Kamis (28/3/2019) dini hari.

Dalam kasus ini, Bowo diduga menerima uang dari Asty lewat Indung. Uang itu sebagai commitment fee kepada Bowo untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Penyewaan itu untuk distribusi logistik PT PILOG yang menggunakan kapal PT HTK.

Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima, sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton.

Ia diduga telah menerima fee sebanyak 6 kali di berbagai tempat, seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka.

Selain Bowo, KPK juga menetapkan pihak swasta dari PT Inersia, Indung dan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti sebagai tersangka.

Bowo dan Indung diduga sebagai penerima suap. Sementara, Asty diduga sebagai pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan tiga orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019) malam.

Bowo diduga menerima fee kepada PT HTK terkait biaya angkut untuk distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Fee yang diterima sejumlah 2 dollar Amerika Serikat per metrik ton.

KPK menduga sebelumnya terjadi 6 kali penerimaan oleh Bowo di berbagai tempat. Nilainya sekitar Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Baca Juga: Golkar Kalbar Solid Dukung Jokowi, Maman Abdurrahman Ancam Sanksi Kader Pembelot

Atas perbuatannya, Bowo dan Indung disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian, Asty disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  [tribunnews]

fokus berita : #Maman Abdurrahman


Kategori Berita Golkar Lainnya