22 April 2019

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami pengakuan Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso yang menyeret nama koleganya di Partai Golkar Nusron Wahid. Nusron disebut sebagai pihak yang memerintahkan Bowo Sidik mengumpulkan uang untuk 'serangan fajar' pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku pihaknya hati-hati dalam menindaklanjuti pengakuan Bowo Sidik. Khususnya, saat mendalami kepentingan Nusron dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Diseret Bowo Sidik Pangarso, KPK Kemungkinan Bakal Periksa Nusron Wahid

"Iya nanti kita pelajari apakah ada terkait langsung tidak langsung dengan peristiwa pidananya atau persoalan kontestasi kita harus lihat di situ," kata Saut saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 22 April 2019. 

Nama Nusron diseret Bowo dalam pusaran suap jasa pengangkutan pupuk Indonesia. Bowo mengaku diperintahkan Nusron menyiapkan 400.000 amplop cikal bakal 'serangan fajar' Pemilu 2019.

Bowo melalui kuasa hukumnya, Saut Edward Rajagukguk, menyebut Nusron lebih banyak menyiapkan amunisi untuk politik kotornya yakni 600.000 amplop. Teranyar, Bowo melalui Saut juga menyebut jika perintah menyiapkan 400.000 amplop itu disampaikan Nusron secara langsung saat melakukan pertemuan dengan Bowo di Gedung DPR RI.

Bowo merupakan caleg petahana Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II. Bowo dan Nusron maju sebagai caleg di Dapil yang sama. Namun, semua tudingan itu telah dibantah Nusron.

Bowo bersama Marketing Manager PT PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti dan pejabat PT Inersia, Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung sebagai penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah terjadi enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85,130.

Baca Juga: Nusron Wahid Bantah Perintah Bowo Sidik Siapkan 400 Ribu Amplop

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [medcom]

fokus berita : #Nusron Wahid


Kategori Berita Golkar Lainnya