23 April 2019

Berita Golkar - Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, meminta seluruh elemen untuk berhenti menyalahkan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurut pria yang biasa disapa Kang Dedi ini, seluruh pihak harus bersikap dewasa dan berhenti menyalahkan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena tugas KPU merupakan bagian dalam menjalankan undang – undang yang disahkan oleh DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Prediksi 4 Caleg Perempuan Golkar Lolos Ke Senayan Dari Jabar

“Sudah seharusnya kita stop dan berhenti menyalahkan KPU, karena undang – undang penyelenggaraan pemilu itu dibuat DPR dan memiliki fungsi dominan karena didalamnya ada pansus yang mengelola,” Ujar Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, kepada Awak Media, Di Purwakarta. Selasa (23/4/2019).

Bahkan undang – undang penyelengaraan pemilu serentak menurutnya harus segera di evaluasi. Pasalnya pesta demokrasi lima tahun ini cukup melelahkan bahkan banyak yang gugur ketika bertugas.

JANGAN MENCURIGAI KPU
Selain itu perlu adanya kesadaran dan seluruh elemen pimpinan partai, untuk duduk bersama dalam mengkoreksi dan mengevaluasi perundang – undangan pemilu serentak ini,karena KPU sendiri menurutnya sudah menjalankan sebagaimana mestinya sesuai undang – undang yang sudah dibuat oleh DPR RI.

“Seluruh pimpinan partai harus duduk bersama – sama, sudah jangan lagi mencurigai KPU karena kan mereka menjalankan tugas berdasarkan undang – undang yang telah dibuat, dan ini harus jadi bahan evaluasi kedepan untuk pemilu selanjutnya,” ungkap Dedi.

Dedi pun mencontohkan bagaimana Pemilu serentak yang bisa dikatakan melelahkan, salah satunya sistem penghitungan suara berjenjang, yang sebelumnya di Desa kini dihitung kembali di kecamatan atau PPK. Sehingga berdampak pada lamanya proses penghitungan dan hal tersebut cukup melelahkan. Bahkan proses waktu panjang dalam penghitungan bisa dilihat dari daerah yang cukup padat penduduknya.

“Contohnya gini saja misalnya di Bekasi ada satu kecamatan yang jumlahnya penduduknya ratusan ribu,bayangkan bagaimana proses penghitungannya sangat melelahkan dan berbeda dengan dahulu,” kata Dedi.

SOLUSI MASALAH PEMILU SERENTAK
Dedi pun memiliki solusi dalam penyelengaraan pemilu terutama bagi anggota PPS. Hal itu dikarenakan banyaknya anggota PPS yang menjadi korban dalam Pemilu serentak ini, sehingga kelembagaan KPU harus dibuat formal hingga tingkat Desa.

Baca Juga: Banyak KPPS Meninggal Kelelahan, Dedi Mulyadi Desak Pemilu Serentak Dievaluasi

“Kedepan pemilu ini kan kegiatan rutin pemerintah dari desa hingga pilpres,sudah petugas itu sesuai normatif sesuatu yang formal disusun bekerja selama 5 tahun sama seperti KPU sampai tingkat desa, dari pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur dan Presiden,” kata Dedi [purwakartapost]

fokus berita : #Dedi Mulyadi


Kategori Berita Golkar Lainnya