24 April 2019

Berita Golkar - Koordinator Bidang (Korbid) Pemilu Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumut, H.M Hanafiah Harahap mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 penting dalam rangka meletakkan pondasi kehidupan bangsa maupun negara sesuai perintah konstitusi UUD 1945. Namun mengadakan Pemilu Serentak ternyata hasilnya buruk.

Sehingga, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dinilai kurang tepat lantaran dalam pelaksanaannya lebih 100 orang meninggal dalam menjalankan tugasnya di Pemilu tahun ini.

Baca Juga: Quick Count Indobarometer, Suara Golkar Sumut Terpuruk Di Posisi 3

Lanjutnya, penyelenggara pemilu sendiri tidak mampu melaksanakan secara sehat berhari-hari. Bahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan atau KPU Sumut memperpanjang waktu perhitungan rekapitulasi suara di tingkat TPS.

“Hal ini tidak cermat dan solidnya penyelenggara pemilu itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bayangkan saja dengan honor minim, dengan waktu terbatas, menghitung surat suara masing-masing di TPS. Ditambah banyak petugas penyelenggara yang juga meninggal,” katanya, Rabu (24/4).

Ia bahkan mengklaim kejadian ini sebagai tragedi nasional. Lantas hal ini bukan hanya menjadi pembelajaran saja melainkan harus menjadi koreksi total bagi semua.

“Ini harus menjadi koreksi total bagi kita semua. Tidak hanya mempersoalkan siapa menjadi Presiden, DPD dan DPR saja. Itu masih bagian kecil, tapi bagian besarnya adalah anggaran Rp24,7 triliun kok begini runyamnya penyelenggaraan Pemilu. Jadi riset yang dilakukan penyelenggara negara tidak tepat dibandingkan negara lain,” tuturnya.

Ia menambahkan selain menjadi keprihatinan bersama, para petugas yang meninggal tersebut merupakan pejuang demokrasi.

“Mereka sudah dipecundangi dengan waktu yang sangat terbatas dituntut kerja yang sangat ekstra. Kondisi yang buruk ini dilengkapi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan serta Kelurahan yang tidak mampu menghempang kecurangan-kecurangan sebelum hari H (Pemilu 2019). Memang saya tidak bisa sebut, tapi masyarakat menunggu ‘serangan fajar’. Jadi kualitas Pemilu ini sangat buruk terjadi di Indonesia pasca reformasi 1998,” jabarnya.

Ditambah lagi rakyat dipertontonkan dengan kericuhan soal Pilpres. “Terlihat sangat berbeda pada Pemilu 2014, Pemilu yang sehat dan akuntabel. Di Pemilu 2019 ini memang masyarakat sangat euforia diadakan Pilpres sampai 80%. Tapi untuk Pileg sangat minim nyaris di bawah 50%,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan Sumut Mangapul Purba mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilaksanakan KPU serta dikawal TNI-Polri berjalan dengan aman.

“Kita sebagai partai yang diprediksi sebagai pemenang di Sumut mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan hak pilihnya dalam Pemilu secara khusus kepada masyarakat yang telah memilih Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Mangapul.

Baca Juga: Anthon Sihombing Dukung Keajaiban Danau Toba Jadi Destinasi Wisata Internasional

PDI Perjuangan Sumut mengucap turut belasungkawa kepada keluarga PPS yang meninggal pasca Pemilu. “Saya menduga panjangnya proses penghitungan surat suara di TPS hingga PPK begitu lama menyebabkan fisik korban menjadi drop dan akhirnya meninggal,” ujarnya.

Peristiwa ini akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. “Kita harapkan seleksi Pengawas TPS dan KPPS untuk kedepannya harus dilakukan uji kesehatan dan lainnya. Kesehatan petugas dinyatakan sehat, tapi kemudian meninggal karena melaksanakan tugas, kita tidak bisa memprediksinya juga, karena Tuhan mengambil jalan lain,” ungkapnya [medaninside]

fokus berita : #H.M Hanafiah


Kategori Berita Golkar Lainnya