25 April 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadziliy menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang membatalkan syarat rekam biometrik dalam penerbitan visa bagi calon jemaah haji Indonesia. Kata Ace, sudah sewajarnya syarat tersebut tidak diterapkan. Sebab, syarat itu membebani calon jemaah haji.

“Kalau Pemerintah Arab Saudi tidak memberlakukan rekam biometrik, saya kira akan semakin baik bagi jemaah haji kita. Sebab, mereka tidak perlu lagi terbebani untuk rekam biometrik di lokasi yang jaraknya cukup jauh dari tempat mereka tinggal,” kata politisi muda Partai Golkar ini, Kamis (25/4).

Baca Juga: Satu Suara Bermakna, Ace Hasan Ajak Masyarakat Jangan Golput

Syarat rekam biometrik sempat diberlakukan tahun ini untuk para jemaah umroh. Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur untuk rekam biometrik. Hanya ada di kota-kota besar. Akibatnya, para calon jemaah dari daerah harus datang ke kota besar untuk rekam biometrik. Kondisi ini jelas menyulitkan calon jemaah. Komisi VIII DPR beberapa kali mendesak agar syarat rekam biometrik ini ditiadakan.

“Di beberapa tempat, seperti orang Jawa Barat, itu harus ke Jakarta untuk lakukan perekaman biometrik. Orang Papua juga harus ke Makassar. Jadi, kalau batal diterapkan, itu sudah sangat mengurangi beban jemaah haji kita. Sebab, karena untuk untuk mengurus (perekaman biometrik) jemaah haji itu kan hanya ada di tempat-tempat tertentu,” katanya.

Pada awal April ini, Pemerintah Arab Saudi memenuhi desakan itu. Melalui Keputusan Raja Arab Saudi Nomor 43313 yang dikeluarkan pada 4/8/1440 H atau 9 April 2019, syarat tersebut resmi dicabut. Keputusan ini kemudian diumumkan Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.

Ace tidak mengetahui apakah pembatalan perekaman biometrik ini hanya sementara atau diberlakukan tetap ada hanya lokasinya di pindah di terminal kedatangan di Arab Saudi. Sebab, semuanya tergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Dia hanya berharap, kebijakan penerbitan visa tetap sama seperti tahun lalu. Kalau biometrik tetap ada, cukup dilakukan di embarkasih. Sehingga calon jemaah menjadi lebih mudah.

“Saya tidak tahu lebih lanjut apakah penerapan ini sifatnya sementara atau nanti akan tetap ada di Arab Saudi. Sebab, kalau tetap dibelakukan di Arab Saudi, daftar antreannya juga tetap lama. Idealnya, itu ya seperti tahun lalu, saat biometrik dilaksanakan di masing-masing embarkasi. Sehingga begitu sampai di Arab Saudi, jemaah tidak lagi diperlukan pemeriksaan,” harapnya.

Baca Juga: Ace Hasan Ingatkan Prabowo-Sandi Politik Sengkuni Takkan Pernah Berhasil

Dalam kesempatan lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar menyatakan, pihaknya sudah menindaklanjuti pembatalan syarat rekam biometrik ini. Pihaknya sudah membuat surat edaran ke seluruh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pengumuman tersebut, proses penerbitan visa bisa dilakukan tanpa harus menunggu rekam biometrik. "Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air,” tuturnya. [rmco]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya