26 April 2019

Berita Golkar - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy menilai dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk Banten belum ideal atau perlu dinaikkan. Sebab, besaran dana tersebut masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki provinsi paling barat di Pulau Jawa ini.

Hal tersebut diungkapkan Andika saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Pemprov Banten di ruang transit Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang pada Jum’at, 26 April 2019.

Baca Juga: Ingin Banten Tetap Kondusif, Andika Hazrumy Minta Masyarakat Sabar Tunggu Hasil Pemilu

Berdasarkan dokumen APBD Banten tahun anggaran 2019, dana perimbangan yang diterima pemprov adalah senilai Rp4,48 triliun. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya yang hanya senilai Rp4,17 triliun.

Dikatakan Andika, memang seyogyanya pengalokasian dana perimbangan diberikan secara adil kepada daerah. Menurutnya, dana perimbangan yang diterima oleh Banten masih belum ideal. Dia pun meminta bantaun kepada DPD agar alokasi dana tersebut untuk Banten bisa ditingkatkan.

“Saya berahap dana perimbangan bisa ditingkatkan, bisa memberikan rasa keadilan bagi daerah,” ujarnya.

Andika yang juga mantan anggota DPD RI itu menuturkan, idealnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada daerah harus sesuai dengan potensi pemasukan daerah ke kas negara. Andika mencontohkan, Provinsi Banten dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah perusahaan besar lainnya, saat ini tidak mendapatkan bagi hasil yang proporsional.

“Misal di sektor pajak penghasilan, pekerja yang tercatat di perusahaan di Provinsi Banten, namun memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) di DKI Jakarta. Ini kan tidak jadi pendapatan daerah bagi Provinsi Banten,” katanya.

Apabila melihat potensi sentralisasi fiskal, seharusnya daerah penghasil mendapatkn pembagian hasil yang sesuai. Jika memungkinkan, politikus Partai Golkar ini ingin agar ada aturan khusus yang mengatur dana bagi hasil.

Terkait itu, Andika mendorong agar ada pemisahan regulasi terkait dana bagi hasil dengan regulasi yang mengatur tentang dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah. “Kalau dana perimbangan yang sekarang kan undang-undangnya mengatur dibagi rata, semua daerah dapat sama,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Dia berharap, DPD sebagai perwakilan yang mewakili pemerintah daerah dan masyarakat untuk mampu mengaspirasikan keadilan dana perimbangan dan dana transfer daerah.

“Karena dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya ada pengelolaan kekayaan daerah. Bagaimanapun juga kami membutuhkan potensi pendapatan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” harap mantan anggota Komisi III DPR RI ini.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Basri Salama mengaku, apa yang disampaikan Banten sebenarnya sama dengan yang disuarakan daerah lainnya. Sama halnya dengan daerah lain yang sumber daya alamnya besar tapi dapat dana perimbangan kecil.

“Banten dari sisi pendapatan asli daerah sudah besar, Rp7 triliun. Itu juga masih meminta penambahan dana perimbangan. Tapi wajar Banten minta penambahan karena beberapa sumber-sumber pendapatan besar ada di Banten, bandara dan pelabuhan,” tuturnya.

Baca Juga: Quick Count Di Banten Jokowi Kalah, Ini Tanggapan Andika Hazrumy

Senator dari Provinsi Maluku Utara itu pun akan bersama anggota DPD lainnya akan mendorong adanya aturan tersendiri untuk dana perimbangan. Selama ini terkait hal tersebut hanya memakai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Sehingga daerah yang sumber kekayaan dan pendapatan besar juga mendapatkan hasil yang besar. Selama ini merata,” tuturnya. [inilahbanten.co.id]

fokus berita : #Andika Hazrumy


Kategori Berita Golkar Lainnya