28 April 2019

Berita Golkar - Sempat lama tidak muncul, ataf ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kembali tampil. Dia berbicara tentang rencana Ijtimak Ulama 3 usai Pilpres 2019.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan jika kegiatan tersebut terlaksana, maka seharusnya ditujukan untuk mendukung penuh presiden RI terpilih nanti.

"Bahwa kalau nanti KPU menetapkan 01 dan kemudian ada lagi Ijtimak Ulama yang ke-3, maka Ijtima yang ke-3 ini adalah memutuskan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah untuk melaksanakan agenda-agenda kenegaraan," kata Ngabalin.

Dia mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. Ulama harus bisa mengeluarkan pernyataan yang menyejukkan dan membuat suasana teduh.

"Ulama itu adalah pewaris para nabi, para nabi itu adalah pewaris yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan, kalimat yang menyejukkan, kalimat yang mengayomi, memberikan suasana yang teduh bagi kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Dia juga mengatakan Indonesia merupakan negara yang menaungi berbagai agama dan kepercayaan. Dan umat muslim sebagai mayoritas harus bisa menjadi kekuatan untuk mendatangkan kedamaian dan kesejukan.

"Pemilu sudah selesai, kita sudah tidak berurusan lagi dengan 01 atau 02, yang sekarang kita berurusan sekarang ini adalah 03 yakni persatuan Indonesia. Negara kita ini adalah heterogen, negara ini besar karena kita berbeda-beda," imbuhnya seperti dikutip dari Detikcom.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut penyelenggaraan Ijtimak Ulama 3 yang disampaikan Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terindikasi untuk menciptakan gerakan massa.

Indikasi itu, kata Moeldoko, dapat dilihat dari isu kecurangan Pemilu yang akan dibawa dalam Ijtimak Ulama tersebut.

"Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu diembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan," kata Moeldoko, Jumat (26/4/2019).

Moeldoko meminta semua pihak tak langsung menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas. Menurutnya, dugaan kecurangan maupun kelalaian dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.

"Bukan dengan Ijtimak, itu apa urusannya itu. Urusan politik kok dicampuradukkan enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat," ujarnya.

Saat ditanya apakah sebaiknya rencana menggelar Ijtimak Ulama III itu dibatalkan, Moeldoko tak menjawab tegas. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut masyarakat saat ini membutuhkan situasi yang aman dan nyaman. [rakyatku]

fokus berita : #Ali Mochtar Ngabalin


Kategori Berita Golkar Lainnya