28 April 2019

Berita Golkar - Hasil perekapan suara secara internal berdasarkan C1 untuk DPRD Sumsel terdapat empat partai memiliki peluang untuk duduk di kursi pimpinan DPRD Sumsel periode 2019-2024.

Partai Golkar diprediksi meraih 12 kursi dari total 75 kursi memiliki peluang meraih kursi orang nomor satu di lembaga legislatif provinsi Sumsel.

Disusul partai PDI Perjuangan dan Demokrat yang diprediksi meraih masing- masing 11 kursi, dan terakhir partai Gerindra yang meraih 10 kursi.

Meski begitu, para petinggi partai mengaku belum bisa memastikan semua itu, sebelum ada keputusan resmi KPU dari hasil rekap perolehan suara mulai dari TPS hingga KPU.

Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin yang dihubungi, mengaku bila semua kemungkinan bisa terjadi.

Namun untuk pimpinan DPRD Sumsel (4 besar) partai Golkar sudah pasti masuk.

"Insya Allah dapat Golkar (ketua), tapi yang semua belum bisa dipastikan, karena situasi di lapangan bisa berubah," kata mantan Gubernur Sumsel dua periode ini, Minggu (28/4/2019).

Ketua DPD Demokrat Sumsel Ishak Mekki, menerangkan jika partainya tidak menutup kemungkinan bisa meraih 11-12 kursi di DPRD Sumsel nantinya, namun pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPU.

"Kalau hitungan kita sekarang 11 kursi dapat, tapi kita masih menunggu dari daerah pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Muba yang masih belum selesai rekap."

"Tapi kalau IX dapil lainnya kita pastikan sudah dapat, malahan di dapil III (OKI- OI) Demokrat bisa meraih 2 kursi," jelasnya.

Dijelaskan mantan Wagub Sumsel ini, meski beberapa petahana masih terpilih namun terdapat muka- muka baru berpeluang besar, yang akan duduk di DPRD Sumsel dari partai Demokrat.

Misalnya Tamtama (Dapil Sumsel II Palembang), Azmi Sofik (Dapil Sumsel IV OKU Timur), Lia Anggraini (Dapil Sumsel VI Prabumulih, PALI dan Muara Enim).

Meski dipastikan meraih pimpinan DPRD Sumsel, Ishak belum bisa memastikan siapa yang akan duduk di kursi tersebut, mengingat keputusan penunjukkan itu adalah kewenangan DPP Demokrat, dari usulan DPD Demokrat Sumsel.

"Soal jatah pimpinan, kita ada mekanisme dan nanti akan diusulkan ke DPP dari DPD. Bisa saja penilaian itu berdasarkan suara terbanyak, atau duduk distruktur partai maupun sudah berpengalaman," tandasnya.

Ditambahkan Ishak, secara hitungan internal partainya saat ini, ada kenaikan signifikan suara dan kursi DPRD Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ kota se Sumsel, seperti di DPRD Palembang, Muara Enim, Lahat dan Muratara diprediksi dapat kursi ketua DPRD setempat.

"Adanya peningkatan selama ini, mungkin karena bersamaan dengan Pilpres, dimana Sumsel adalah basis paslon 02 Prabowo sehingga imbasnya ke partai Demokrat. Kedua, dari habisnya Pilkada serentak 2018, serta kader kita militan dan berjuang keras seama ini," ujarnya.

Sementara ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda mengakui jika ada penurunan suara dalam Pileg tingkat DPRD Sumsel, namun untuk raihan kursi diakui Giri masih signifikan.

"Setiap dapil dari 10 dapil yang ada kita sudah pasti dapat kursi, tinggal penambahan dibeberap dapil yang tidak menutup kemungkinan bisa meraih dua kursi. Seperti di Dapil III OKI- OI hampir pasti dua kursi, tinggal daerah lainnya yang masih proses," ucapnya.

Mantan ketua DPRD Sumsel ini mengaku, soal siapa yang akan duduk di kursi pimpinan, itu merupakan kewenangan DPP, dan DPD Sumsel hanya mengusulkan sejumlah nama.

"Soal wakil Ketua nanti, nama yang ditunjuk tergantung keputusan Rapat DPP," ungkapnya.

Sekretaris DPD Gerindra Sumsel Nopran Marjani mengungkapkan partai Gerindra sudah pasti akan berada distruktur pimpinan DPRD Sumsel, dimana Gerindra diperkirakan meraih 10 kursi yang ada.

"Setiap dapil kita dapat kursi, jadi meraih 10 kursi. Jumlah ini sama dengan pemilu 2014 lalu, tapi tidak menutup kemungkinan bertambah," bebernya.

Untuk jatah kursi pimpinan, Nopran mengaku keputusan hal itu berada di DPP Gerindra.

"Semua punya kesempatan dan penunjukkan oleh ketua umum, namun selama ini ia merupakan struktur inti partai," tukasnya.

Ferry Liando dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi mengatakan, ada mekanisme yang mengatur penentuan pemimpin DPRD, baik ketua maupun beberapa wakilnya.

Mekanisme yang ia maksud adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tengan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sesuai aturan, kata dia, pemimpin DPRD ditentukan lewat suara terbanyak yang diperoleh partai politik dalam pemilu.

"Misalnya ada empat pemimpin di DPR, maka empat partai partai peraih suara terbanyak menentukan siapa yang jadi wakilnya untuk menduduki jabatan pemimpin di DPRD."

"Kemudian yang menentukan siapa yang berhak menjadi ketua DPRD berdasarkan besarnya fraksi atau parpol peraih kursi terbanyak di DPRD," kata dia kepada Tribun Manado pekan lalu.

Artinya, peraih suara terbanyak tak otomatis menjadi pemimpin karena masing-masing parpol punya mekanismenya sendiri mengajukan wakilnya. [tribunnews]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya