08 Mei 2019

Berita Golkar - Politisi Captain Anthon Sihombing meminta agar proses penghitungan suara untuk tingkat DPR RI di Daerah Pemilihan Sumut III ditunda. Dia menduga ada proses pencurian dan penggelembungan suara yang dilakukan oknum Caleg.  Oknum Caleg itu, diduga melakukan penggelembungan suara di Tanah Karo, Simalungun, Siantar, Binjai, Langkat, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai.

"Ternyata di daerah-daerah tertentu seperti di Asahan, Tanjungbalai dan di Binjai, itu ada penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Anthon, Rabu (8/5/2019). Anton menambahkan bahwa kecurangan ini dilakukan salah seorang Caleg yang dia anggap belum berbuat apa-apa di Sumatera Utara, namun ambisius menjadi anggota DPR RI dengan menghalalkan segala cara.

Baca Juga: Anthon Sihombing Soroti Makelar C1 dan Oknum Jual Beli Suara di Sumut III

Dugaan kecurangan ini pun sebenarnya lanjut anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Salah satunya adalah Bawaslu Asahan. Bahkan Bawaslu di Asahan sudah melakukan pemeriksaan, hasilnya memang terjadi penggelembungan suara oleh salah satu Caleg.

"Kemarin diambil sample lima desa di Asahan, ternyata penggelembungan suara untuk salah seorang Caleg. Semua Bawaslu nya agak pucat karena menurut saya tidak berani meneruskan sehingga dibuat surat kepada KPU asahan, agar menunda (rekapitulasi penghitungan suara)," ujar anggota Komisi IV DPR RI itu.

Namun sayangnya lanjut politisi Golkar itu, KPU tetap melanjutkan penghitungan suara. Alasannya, KPU takut proses akan terlambat. "Saya berpolitik mulai SMA belum pernah saya dapat hal-hal yang semasif ini dan dibiarkan. Saya berharap Bawaslu mengambil langkah tegas karena Bawaslu punya hak dan kewenangan untuk itu," urai Anthon yang sudah dua periode di DPR RI tersebut.

Dia juga mengaku banyak bukti terkait kecurangan yang dilakukan oknum Caleg itu. Namun dia masih menunggu sikap dari penyelenggara Pemilu untuk segera menunda proses penghitungan suara di Dapil Sumut III. Sebab katanya, Bawaslu Asahan juga sudah menerbitkan surat agar proses penetapan hasil suara untuk sementara ditunda.

Surat Bawaslu mengenai penundaan itu sendiri tertuang dalam point ke 4 dalam surat Bawaslu Nomor 121/K.Bawaslu-prov.Su-01/PM.06.02/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani langsung Ketua Bawaslu Asahan Khomaidi Hambali Siambaton.

Baca Juga: Rebut 6 Kursi, Golkar Bakal Duduki Kursi Ketua DPRD Toba Samosir

"Saya tunggu beberapa hari lagi apa yang dilakukan, karena saya yakin Bawaslu bisa memilah mana yg benar mana yang salah. Selain itu memang dalam peraturan 14 hari setelah surat itu, tapi saya minta jangan sampai selama itu. Saya masih berupaya berpoltiik yang santun dan tidak mencuri suara," terang Anthon. Anthon mengaku setidaknya dia sudah mengalami pengurangan lima ribu suara. Itu katanya yang baru terdata di Binjai, Langkat dan Tanjungbalai.

Sedangkan di Asahan, timnya menurut Anthon mencatat terjadi mark up sebanyak 1.800 suara terhadap oknum Caleg tersebut. "Kalo ini tidak dihentikan akan saya permasalahkan. Saya tahu orang-orang yang akan dipidanakan," pungkas Anthon. [tribunnews]

fokus berita : #Anthon Sihombing


Kategori Berita Golkar Lainnya