12 Mei 2019

Berita Golkar - Kisruh dugaan politik uang yang dilakukan salah satu Caleg Golkar di DPRD DKI Jakarta, tak kunjung reda. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyayangkan, adanya intimidasi dan ancaman verbal terhadap para saksi yang cukup meresahkan.

Intimidasi itu terjadi di saat para saksi di TPS Menteng, masih dalam pemeriksaan Bawaslu wilayah Jakarta Pusat. Praktis, tindakan intimidasi cukup mengganggu Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan politik uang oleh seorang Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Pusat.

Baca Juga: Basri Baco Pastikan 1 Kursi DPRD DKI Jakarta dari Jakpus

Para saksi yang mengadu diancam pihak-pihak tertentu itu, yaitu TD, WW, dan M. Ketiga saksi ini warga RT 03 RW 03 Menteng Sukabumi, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Ancaman yang sangat meresahkan para saksi itu, bertujuan agar saksi-saksi politik uang yang menyeret nama Caleg Golkar berinisial BB, mencabut kesaksiannya melaporkan dugaan tindakan politik uang yang merusak proses demokrasi saat beberapa hari sebelum pencoblosan pada Pemilu 17 April 2019.

Seorang warga Menteng Sukabumi, mengakui dirinya juga mendapat pengaduan dari para saksi tersebut bahwa memang ada aksi bagi-bagi uang kepada warga untuk mencoblos salah satu calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Golkar untuk Dapil wilayah Jakarta Pusat.

“Saya mendapat laporan dari mereka, tanggal 15 April 2019, ada perempuan membagi-bagikan uang, dan meminta supaya coblos partai yang dipesan, termasuk memilih nomor urut Caleg yang diinginkan. Bahkan, pengakuan saksi-saksi itu dibuat dalam surat pernyataan di atas materai,” ujar seorang warga yang minta namanya tidak disebut, karena takut ancaman.

Laporan ini diperkuat dengan bukti yang dilampirkan. Kemudian, laporan itu diteruskan ke Bawaslu Jakarta Pusat. Warga semangat melapor ke Bawaslu karena mengikuti himbauan dari pengumuman-pengumuman resmi KPU, pemerintah maupun kepolisian agar melapor jika menemukan politik uang, yang bisa merusak jalannya demokrasi.

“Karena itulah, kami berani melaporkan aksi-aksi politik uang di kampung kami ke Bawaslu,” katanya.

Bawaslu Jakarta Pusat bertindak tanggap dan cepat untuk memproses temuan warga. Pemanggilan para saksi pun dilakukan untuk klarifikasi. Selang sepekan kemudian, para saksi mulai menerima ancaman verbal dari pihak-pihak tertentu yang sangat meresahkan.

Hal ini dibenarkan Penasehat Hukum para saksi Eko Prabowo. Menurut Eko, ancaman yang diterima para saksi di antaranya berasal dari orang dekat terlapor yang juga Ketua RT di wilayah itu.

“Jadi oknum RT ini adalah suami dari terlapor. Para saksi tiba-tiba dipanggil tanpa alasan yang jelas. Sebagai warga yang baik, mereka datang. Ternyata oknum RT ini memperkarakan laporan saksi atas dugaan politik uang yang dilakukan istrinya,” ungkap Eko.

Oknum RT itu bahkan menakut-nakuti dirinya didampingi banyak pengacara. “Karena hanya warga biasa, para saksi ini ketakutan dan merasa dibawah tekanan,” papar Eko di kantor Bawaslu.

Selama proses pemeriksaan di Bawaslu Jakarta Pusat Jumat sore (10/5/2019), Eko menyebut ada perbedaan klarfikasi dari terlapor. Menurut dia, para saksi mengaku menerima sejumlah dana dari terlapor dengan imbalan supaya mencoblos salah satu caleg. Sebaliknya, pihak terlapor membantah melakukan itu.

“Itu biasa lah, saksi mengaku menerima, tapi terlapor mengaku tak memberi. Bawaslu mengkonfrontir kedua belah pihak,” jelas Eko.

Eko menambahkan, pihak terlapor bersikeras tak pernah membagi-bagikan uang, namun saksi mengaku diberi sejumlah uang.
“Kita akan lihat dalam proses penanganan selanjutnya oleh Bawaslu. Kita sampaikan juga banyak bukti yang cukup mendukung bahwa aksi politik uang itu terjadi,” kata Eko

Sambil menunggu proses penanganan Bawaslu berlanjut, kini para saksi atas bantuan pengacara ini ditempatkan di salah satu lokasi yang aman untuk menghindari ancaman.

Eko menambahkan pihaknya mendukung tekad Bawaslu untuk tidak bertentangan dengan pemerintah dalam menyukseskan jalannya Pemilu yang damai dan tidak ditusak dengan politik uang.

“Kami semua mendukung proses demokrasi dan pemilu yang berintegritas, karenanya mengawal terus kasus ini hingga tuntas,” ucap Eko.

Baca Juga: Golkar DKI Jakarta Jagokan Sukarno Hatta Lolos Ke Kebon Sirih

BAWASLU TERUS PERIKSA

Ketua Bawaslu Jakarta Pusat M. Halman Mundar menyebutkan, pihaknya akan terus memroses kasus temuan politik uang ini. Ia tidak bisa memberi penjelasan terlalu jauh, karena prosesnya masih ditangani bersama Sentra Gakkumdu,

“Setelah pemanggilan pelapor, terlapor, dan para saksi da;am 14 hari, harus menunggu lagi 14 hari sambil mengumpulkan kelengkapan bukti sampai kasus ini memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pemilu. Setelah itu baru diumumkan statusnya bagaimana,” tegas Halman.  [lensaindonesia]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya