15 Mei 2019

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal memeriksa politisi Partai Golkar Nusron Wahid terkait kasus yang menjerat rekan sejawatnya di partai, Bowo Sidik Pangarso.

"Semua yang terlibat, yang disebut, biasanya kita mintai klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Pasalnya, dalam perkara amplop serangan fajar Bowo Sidik, Bowo mengaku ia disuruh oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan amplop-amplop tersebut.

Baca Juga: Ini Daftar Nama 11 Caleg Golkar Yang Lolos Ke DPR Dari Jawa Tengah

Nusron Wahid merupakan politisi Golkar yang juga Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Nusron disebut Bowo, yang menyuruh menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.

Sebelumnya, pengacara tersangka Bowo Sidik Pangarso, menyebutkan kliennya menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar. Sementara Nusron disebut Bowo, menyiapkan 600 ribu amplop.

Menurut Saut Edward Rajaguguk, pengacara Bowo Sidik, baik Bowo Sidik dan Nusron Wahid kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah Jawa Tengah.

Akan tetapi, Bowo Sidik mengaku diperintahkan oleh politikus Golkar, Nusron Wahid, melakukan itu.

“Iya, iya, bahkan katanya 600 ribu (amplop) yang siapkan itu Nusron Wahid. Pak Wahid 600 ribu, Pak Bowo 400 ribu amplop,” kata Saut Rajagukguk di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Saut juga membenarkan terdapat cap jempol di setiap amplop yang disiapkan Bowo Sidik Pangarso.

Sebab, ia menyebut kliennya memiliki pengalaman yang uangnya tak sampai ke Nusron Wahid.

“Cap jempol memang dibuat karena supaya tahu bahwa amplop ini sampai atau nggak nanti. Sebagai tanda saja,” ujar Saut.

“Jadi begini, mereka punya pengalaman bahwa amplop itu tak disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, untuk menghindari itu dibuat tanda cap jempol,” sambungnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yakni anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso, seorang swasta sekaligus perantara suap dari PT Inersia bernama Indung, serta Manager Marketing PT HTK (Humpuss Transportasi Kimia) Asty Winasti.

KPK menduga Bowo Sidik menerima suap dalam kerja sama pengangkutan pelayaran antara PT HTK dan Pilog (Pupuk Indonesia Logistik) yang sebelumnya telah dihentikan.

Dalam hal ini, Bowo Sidik diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima perusahaan itu sejumlah USD 2 per metrik ton.

KPK menduga Bowo menerima Rp 1,5 miliar dari PT HTK dalam tujuh kali penerimaan, termasuk Rp 89,4 juta saat operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga: Raih 121.436 Suara, Nusron Wahid Kembali Melenggang Ke Senayan

Sementara, uang yang disita KPK senilai Rp 8 miliar dari 84 kardus yang terbagi 400 ribu amplop ditemukan di kantor PT Inersia milik Bowo.

Artinya, dari Rp 8 miliar dengan penerimaan Rp 1,5 miliar dari PT HTK, ada sisa uang senilai Rp 6,5 miliar yang diduga diterima pihak lain sebagai gratifikasi. KPK telah mengantongi asal muasal gratifikasi tersebut. [tribunnews]

fokus berita : #Nusron Wahid


Kategori Berita Golkar Lainnya