16 Mei 2019

Berita Golkar - Fraksi partai Golkar Kota Bekasi mengintrupsi rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) 31 DPRD Kota Bekasi terkait pengintegrasian program kartu sehat Bekasi ke dalam program jaminan kesehatan nasional atau melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebelumnya, ada tiga poin utama rekomendasi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi, dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi terkait Lapotan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga: Rahmat Effendi Klaim Bekasi Kota Pertama Terapkan Angkot Sistem Online

Namun satu di antara tiga rekomendasi itu yang paling mencolok, yakni rekomendasi agar Pemerintah Kota Bekasi segera mengintegrasikan kartu sehat.

Chairoman Joewono Putro, Ketua Pansus 31 DPRD Kota Bekasi dalam paparannya mengatakan, pengintegrasian kartu sehat ke dalam BPJS akan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan.

Menurut fraksi partai Golkar pengintegrasian tersebut belum saatnya dilakukan, mengingat kartu sehat masih dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, fraksi Golkar juga menilai efisiensi anggaran kartu sehat sangat baik, serta aksesibilitasnya jauh lebih efektif dibanding BPJS.

“Menurut kami pengintegrasian kartu sehat tidak dulu dilakukan, mengingat efektifitas penggunaannya sudah sangat cepat dan efisiensi anggarannya juga luar biasa,” tukas Komarudin, salah satu Anggota Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus 31 DPRD Kota Bekasi terkait Lapotan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018, pada Rabu (15/5/2019).

Pandangan berbeda disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung rekomendasi Pansus 31 DPRD Kota Bekasi. PKS menyoroti overbudgeting anggaran kartu sehat yang semula dianggarkan sebesar Rp 175 miliar, lalu membengkak menjadi Rp 420 miliar.

“Padahal dalam catatan DPRD, LHP BPK Tahun 2017 sudah menemukan kelemahan fatal penyelenggaraan kartu sehat terkait penyelenggaraan pembiayaannya. Bahkan perubahan kebijakan Wali Kota terkait peruntukkan kartu sehat dari warga miskin menjadi seluruh warga Kota Bekasi telah menciptakan resiko baru, yaitu dobel anggaran kepesertaan kartu sehat dengan sistem kepesertaan BPJS,” papar salah seorang perwakilan fraksi PKS. [reviewbekasi]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya