23 Mei 2019

Berita Golkar - Wakil Ketua Advokasi DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butar Butar menilai, tidak perlu ada lagi unjuk rasa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika kubu pasangan Prabowo-Sandi sudah memilih jalur hukum dengan menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Unjuk rasa secara konstitusional dijamin undang-undang. Namun, apabila aksi itu meresahkan masyarakat, mengganggu keamananan dan ketertiban, tentu tindakan tegas aparat kepolisian sangat diperlukan,” kata Muslim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5/2019).

Menurut dia, pilihan kubu 02 dalam menempuh sengketa pilpres ke MK sudah tepat. Sebab, MK satu-satunya lembaga yang berwenang menguji keabsahan putusan KPU terkait penetapan rekapitulasi suara nasional capres dan caleg.

“Jadi, untuk apalagi ada aksi unjuk rasa? Kan sudah menempuh jalur konstitusional ke MK,” kata dia.

Jadi, tim kuasa hukum BPN bisa membuktikan di MK, adakah kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Menurut dia, syarat pembuktiannya berat. Syarat pertama, harus ada bukti kuat bahwa kecurangan terjadi di 50% provinsi.

“Jadi, kecurangan ada di 17 provinsi dan itu harus dibuktikan,” kata Muslim yang juga Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.
Syarat kedua, lanjut dia, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa kecurangan itu diorganisasi sebuah entitas.

Syarat ketiga, mesti ada bukti mengenai dokumen perencanaan kecurangan itu.

“Kalau tiga elemen ini tidak dipenuhi secara akumulatif, tidak bisa dianggap Pemilu 2019 itu TSM. Karena berdasarkan Undang-undang Pemilu, TSM ini harus akumulatif, tiga-tiganya harus ada. Ini kalau tujuannya untuk mendiskualifikasi calon ya,” tutur Muslim. [beritasatu]

fokus berita : #Muslim Jaya Butarbutar


Kategori Berita Golkar Lainnya