28 Mei 2019

Berita Golkar - Wasekjen Partai Golkar Samsul Hidayat membantah ada desakan DPD-DPD untuk mempercepat Munas untuk mengganti posisi Ketum Airlangga Hartarto. Menurutnya, jika ada ucapan percepatan Munas, hanya bersifat pribadi orang itu dan tak mewakili DPD.

"Itu pendapat satu dua orang saja yang diekspos ke mana-mana agar terkesan ada perpecahan di tubuh Partai Golkar," ujar Samsul di Jakarta, Selasa (28/5).

Menurutnya, semua DPD Golkar Provinsi maupun Kab/Kota hingga saat ini tetap solid. Semua orang, kata dia, sedang fokus terhadap agenda partai Golkar seperti persiapan Pilkada, Pilkades dan lain-lain.

"Partai Golkar sepeninggalan Setya Novanto elektabilitasnya anjlok hanya di posisi 7-8 persen karena kasus hukum yang menimpa SN. Dan di usia 1,5 tahun kepemimpinan Airlangga Hartarto yang terhitung singkat mampu mencapai hasil 14,78 persen dengan urutan kedua Jumlah 85 kursi DPR RI, itu prestasi yang patut diapresiasi," katanya.

Lebih jauh Samsul mengatakan mengenai pelaksanaan Munas sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pada Desember 2019 akan datang.

"Saya mengimbau kepada semua pihak silakan berkompetisilah dengan cara-cara yang sehat dengan tetap menjaga soliditas Partai Golkar yang sudah berjalan baik sampai saat ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga membantah ada desakan 25 DPD I alias pengurus provinsi untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dalam waktu dekat. Menurutnya, hal itu hanya suara segelintir orang.

"Soal percepatan Munas, tidak ada dari DPD-DPD, mungkin ada satu dua orang yang berpendapat tetapi secara resmi dari DPD-DPD tidak ada," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (27/5).

Menurut Agung, tidak ada urgensi untuk menggelar Munas Luar Biasa. Dia menilai, Munas Luar biasa jika dilakukan tidak sesuai dengan AD-ART partai. [merdeka]

fokus berita : #Samsul Hidayat


Kategori Berita Golkar Lainnya