02 Juni 2019

Berita Golkar - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menilai sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merugikan caleg dan partainya. Menurut dia, meski suara yang diperoleh besar tetapi perolehan kursi tidak proporsional.

"Salah satu contoh untuk suara caleg Golkar, Daerah Pemilihan DPR RI total meraih suara 800 ribuan hanya mendapat empat kursi, sedangkan ada partai lain meraih 600 ribuan suara, atau selisih 200 ribu suara, tetapi perolehan kursinya sama dengan Golkar," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Sistem ini, lanjut dia, juga berdampak pada suara caleg di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sistem menggunakan perhitungan Sante Langue yang mengkonversi suara DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten dianggap sangat merugikan partai dan caleg.

Meski caleg yang meraih suara besar di Daerah Pemilihan (Dapil) kata dia, malah mendapat satu kursi sementara sisa suara seharusnya masih bisa mendapat satu kursi malah tidak berguna. Sedangkan ada caleg dari partai lain perolehan suaranya jauh di bawah malah mendapat satu kursi.

"Saya sudah membicarakan persoalan ini dengan pengurus di tingkat pusat termasuk yang duduk di DPR RI untuk membahas dan mengevaluasi sistem tersebut dengan menyiapkan sistem barunya. Kemudian memisahkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres," katanya.

Kendati perolehan kursi menurun di Sulsel, Nurdin Halid tidak ingin menyalahkan pengurus partai maupun caleg Golkar. Dikatakannya, partai dan caleg sudah berusaha maksimal mengumpulkan suara, meski pada akhirnya perolehan kursi di DPRD Sulsel turun menjadi 15 kursi dari pemilu lalu.

"Saya tidak mau menyalahkan siapapun, yang saya sampaikan kepada pengurus bahwa ini tanggungjawab kita bersama. Sebab sistem pemilu ini merugikan kita. Tentu akan ada evaluasi nantinya," papar NH.

Meski perolehan kursi golkar menurun, namun suara yang diperoleh cukup besar Dia menegaskan, Golkar tidak akan tinggal diam terhadap sistem pemilu yang sedang berjalan saat ini bukan hanya merugikan partai dan caleg, tetapi juga semua tatanan demokrasi.

"Kita tidak bisa mengubah perilaku pemilih, tapi sistemnya yang harus diubah. Bila sistem berubah maka pemilih tentu akan mengikuti sistem itu. Partai Politik seharusnya menjadi tonggak utama pilar demokrasi," pungkasnya. [arah]

fokus berita : #Nurdin Halid


Kategori Berita Golkar Lainnya