09 Juni 2019

Berita Golkar - Enam orang pimpinan Partai Golkar tingkat kabupaten dicopot, di antaranya Ketua DPD II Golkar Tabanan I Ketut Arya Budi Giri. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPD II Golkar Tabanan, I Nyoman Suarsedana.

Ia mengatakan, DPD I Golkar Provinsi Bali memang telah mem-Plt enam orang ketua DPD II Kabupaten setelah pemanggilan oleh tim pencari fakta DPD I Golkar Bali yang diketuai I Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Baca Juga: Dilengserkan Demer, 6 Ketua DPD II Golkar se-Bali Melawan

"Pemanggilan itu dilakukan pada saat libur Lebaran tanggal 4 Juni 2019. Keenam ketua DPD II Golkar kabupaten dipanggil secara bergantian. Kemudian ketua DPD Golkar Tabanan dipanggil sekitar pukul 11.30 Wita. Sore hari, hasil pemanggilan atas DPD kabupaten dibawa dalam rapat pleno Golkar Bali, di sana diputuskan mem-Plt keenam ketua DPD Golkar kabupaten tersebut, di antaranya Tabanan," jelasnya, Minggu (9/6).

Lebih lanjut dikatakannya, keputusan itu pun menimbulkan ketidakpuasan atas mekanisme dan alasan pencopotan keenam ketua DPD ini, sehingga memicu reaksi karena keputusan itu dinilai sewenang-wenang. "Karena terkait dengan mekanisme yang dianggap menyimpang, maka keenam ketua DPD yang di-Plt-kan ini akan menempuh jalan ke mahkamah partai," imbuhnya.

Terlebih, menurut keenam ketua DPD II Golkar kabupaten yang dicopot, keputusan itu dinilai dibuat-buat, meskipun memang ada alasan-alasan khusus di beberapa kabupaten yang membuat ketua DPD bersangkutan dicopot. Namun ada penyebab umum yang digadang-gadang menjadi alasan mendasar pencopotan keenam ketua DPD Golkar tersebut yakni keenam orang tersebut menolak Demer sebagai Plt dengan mengusulkan Musdalub secepatnya, sehingga disimpulkan melawan DPP," paparnya.

Padahal, menurut keenam ketua DPD tersebut, mereka tidak ada menolak Plt, namun mereka hanya mengusulkan Musdalub secepatnya sehingga lebih

cepat memiliki pimpinan definitif dan partai berjalan maksimal, karena tugas Plt, salah satunya, segera menggelar Musda, dan dalam SK Plt tidak dicantumkan kapan kepastian Musda dilaksanakan. Atas dasar itulah DPD kabupaten mengusulkan segera melaksanakan Musdalub.

Ia pun mengaku terkejut atas pencopotan enam ketua DPD Golkar Tabanan tersebut. "Ini usulan, yang menentukan kan DPP, dan akhirnya DPP secara lisan menyampaikan bahwa sebelum Pemilu tidak dilakukan Musda. Setelah itu, semua berjalan sebagaimana wajarnya. Koordinasi berjalan seperti biasa, konsolidasi menghadapi Pemilu juga berjalan baik. Namun setelah pemilu, tiba-tiba ada Plt seperti ini," sambungnya

Baca Juga: Kader Golkar Badung Lawan Keputusan Demer Copot Wayan Muntra Tanpa Alasan

Padahal, menurutnya, apabila terjadi pelanggaran, maka akan diawali dengan peringatan, setelah itu baru tindakan. "Yang saya pahami dalam AD/ART, kalau ada pelanggaran, pasti diawali dengan peringatan. Setelah peringatan, baru dilakukan tindakan. Tapi ini sangat tiba-tiba, ini yang bikin saya selaku kader cukup terkejut. Namun apa pun itu, pandangan harus mengacu pada mekanisme partai, dan upaya ke mahkamah partai, menurut saya, memang mekanisme atau saluran yang sudah disiapkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan partai seperti ini," pungkas Suarsedana. [jawapos]

fokus berita : #Demer


Kategori Berita Golkar Lainnya