07 Mei 2017

Berita Golkar -  Partai Golongan Karya (Golkar) DPD Provinsi Jawa Barat siap mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk membenahi aturan perekrutan dan pengangkatan guru honorer sehingga tidak ada lagi penumpukan guru yang akhirnya menuntut menjadi PNS.

"Saya menyampaikan usulan ke Kemenpan, Ristekdikti dan para bupati untuk bicara bersama merumuskan ini (mengatur guru honorer) supaya guru honorer terangkat," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat meghadiri Hari Jadi ke-11 Forum Aliansi Guru Honorer dan Karyawan (Fagar) di Lapang Kerkof, Garut, Sabtu (6/5/2017).

Ia menjelaskan, usulan yang akan dilakukan oleh partainya itu terkait sistem pengangkatan guru honorer pegawai negeri sipil (PNS) yang pengabdiannya paling lama.

Selanjutnya, kata Dedi, mengkaji kembali aturan seleksi penerimaan yang akhirnya guru honorer muda dapat mengalahkan guru yang sudah lama mengabdinya.

"Pengangkatan harus berdasarkan pengabdian, kalau dengan pola seleksi, guru yang lebih lama tidak akan terangkat," katanya.

Ia menambahkan, aturan lain yang perlu dibenahi yaitu tentang aturan perekrutan guru honorer dan pendistribusian guru ke pelosok daerah.

Selain itu, lanjut dia, perguruan tinggi juga harus ikut mengatur dalam pencetakan sarjana pendidikan baru yang nantinya tidak terjadi penumpukan dan menambah persoalan di lapangan.

"Harus bikin perencanaan kebutuhan guru seperti apa, kemudian juga fakultas ilmu keguruan harus mengatur kelulusannya, kalau tambah lagi, tambah lagi tidak akan selesai," katanya.[rilis]

fokus berita : #Dedi Mulyadi #DPD Provinsi Jawa Barat


Kategori Berita Golkar Lainnya