10 Mei 2017

Berita Golkar - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI meninggalkan PDIP, NasDem, dan Hanura terkait pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang telah disetujui DPR. Resmi menolak hak angket KPK, Fraksi Golkar kini menyatakan takkan mengirim perwakilan ke pansus. 

Hal tersebut berdasarkan surat dari Fraksi Golkar untuk pimpinan DPR. Pada surat bertanggal 10 Mei 2017, diketahui keputusan Fraksi Golkar mengenai hal itu. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris FPG Agus Gumiwang Kartasasmita. Surat bernomor SJ.004.1447/FPG/DPPRI/V/2017 itu menanggapi surat permintaan Sekjen DPR mengenai permintaan nama dan susunan keanggotaan pansus angket KPK.

Isi surat itu adalah sebagai berikut:

Menunjuk surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor LG/08165/DPR RI/v/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal permintaan Nama dan Susunan Keanggotaan Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ini kami sampaian bahwa Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI tidak mengirimkan Nama Panitia Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Wasekjen DPP artai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan surat itu. Ini berarti Golkar menyusul enam fraksi lain yang telah menyatakan takkan mengirimkan wakil di pansus hak angket KPK.  "Benar, ini merupakan kebijakan resmi Fraksi Partai Golkar atas polemik hak angket KPK," ujar Ace. Golkar menyusul Fraksi Gerindra, PKS, PKB, PPP, PAN, dan Partai Demokrat yang tegas takkan mengirim perwakilan. Partai pimpinan Ketua Umum Setya Novanto itu memastikan menolak hak angket KPK.

"Dengan terbitnya surat ini, berarti secara resmi Fraksi Partai Golkar tidak mendukung hak angket KPK," ujar anggota Komisi II DPR itu. Saat ini hanya tinggal PDIP, NasDem, dan Hanura yang masih bertahan mendukung hak angket KPK. Angket ini muncul karena KPK menolak permintaan Komisi III membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani terkait kasus korupsi e-KTP. [detik]

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya