10 Mei 2017

Berita Golkar - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyesalkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait persoalan lembaga permasyarakatan (lapas). Katanya, Yasonna terlalu banyak mengeluh daripada menghadirkan solusi.

Sepanjang tahun, katanya, kerusuhan di dalam lapas terjadi beruntun sejak Januari 2017 dan memuncak pada kasus kerusuhan serta kaburnya ratusan tahanan dari Lapas Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5) kemarin.

Sehari Sebelumnya, atau pada Kamis (4/5) sekitar pukul 15.30 WIB, Lapas Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok tindak pidana narkoba. Pada Kamis 2 Maret  2017, Lapas Jambi juga dilanda kerusuhan.

"Setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," kesal pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam pesan singkatnya, Senin (8/5). 

Keluhan yang dimunculkan Kemenkumham pun selalu sama, yakni faktor kelebihan kapasitas Lapas. Padahal, lanjut dia, faktor kelebihan penghuni lapas adalah masalah atau isu lama yang sudah menjadi catatan publik. Jauh sebelum peristiwa rusuh di Lapas Banceuy, Bandung serta peristiwa rusuh Lapas Kerobokan di Denpasar, Bali pada 2016.

"Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh," tegas politikus Partai Golkar itu.

Menurut Bamsoet, Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi lapas. Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi lapas, karena kerusuhan di dalam terus saja terjadi.

"Ini menjadi bukti untuk menilai buruknya kinerja Kemenkumham dalam konteks pembenahan lapas. Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkumham untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi lapas," pungkas legislator asal Jawa Tengah itu. [jawapos]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya