16 Mei 2017

Dengan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak membuka wawasan publik untuk bisa mengontrol pemimpin yang akan dipilih. Partai politik sebagai pengusung calon gubernur, bupati atau wali kota tidak luput dari perhatian publik. Terkesan di periode ini memang pilkada semakin menarik karena diadakan serentak seluruh Indonesia. Partai politik melakukan konsolidasi sekaligus penguatan internal untuk memenangkan pilkada.

Dari pusat sampai daerah terkordinasi soal pilkada, partai politik berkepentingan memenangkan tiap pilkada yang dilaksanakan. Adanya pilkada serentak berdampak baik terhadap partai politik, tidak hanya asal mengusung calonya saja, tetapi pilkada dijadikan ajang pemilu permulaan sebelum melaksanakan pemilu lima tahunan, serta berdampak baik bagi kemajuan demokrasi .

Adanya pilkada serentak yang telah terjadwalkan tahun 2015-2018 sebelum pemilihan umum (pemilu) 2019. Dengan melakukan momen politik hampir tiap tahun memang wajar kalau kita terkesan demam politik. Saat ini kita akan menghadapi nuansa yang tak kalah menarik dari tahun 2016-2017 soal pilkada serentak. Kemarin yang sangat menarik perebutan gubernur Jakarta yang dimenangkan Anis-Sandi memang menguras energi bangsa Indonesia. Selain ibukota yang menjadi daya tarik, semua rakyat menonton karena Jakarta menjadi pusat infomasi. Tentu sangat wajar kalau hampir semua eleman memperhatikan pilkada yang dilaksanakan.

Perebutan kekuasan akan terjadi di pilkada 2018. Dimana tahun 2018 menjadi pilkada terbanyak ada sekitar 171 pilkada yang akan dilaksanakan. Kepentingan partai politik memenangkan pilkada 2018 sangat tinggi. Di propinsi-propinsi terbesar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau hingga Lampung di wilayah Barat. Sedangkan di wilayah Timur ada Sulawesi selatan, Papua, Maluku NTT dan NTB. Ini menandakan pilkada tahun ini akan lebih berpengaruh dan menarik bagi partai politik dalam memenangkan dan mengkonsolidasikan partainya menjadi pemenang.

Di pilkada tahun 2017 partai Golkar menjadi pemenang tertingi mengalahkan PDIP selaku pemenang pemilu legislatif tahun 2014. Pertarungan pilkada 2018 akan menjadi ajang adu stategi bagi partai-partai sebagai ajang pemilu permulaan untuk pemilu tahun 2018. Pertanyaan yang mendasar dari perhelatan pilkada ini apakah akan berbanding lurus dengan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019?

Dengan asumsi pemenang pilkada serentak apa akan berdampak terhadap pemilu legislatif dan presiden. Memang secara politik tentu akan berdampak terhadap pemilu tetapi dalam pilkada memang ada beberapa faktor yang membedakan, terutama figur-figur yang diusung partai tentu berdampak terhadap elektabilitas partai yang mengusung dan begitu sebaliknya figur juga sedikitnya mendapat dampak positif dari dukungan partai untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Ketepatan memilih figur dalam pilkada tentunya menjadi salah satu faktor memenangkan pilkada selain stategi isu yang dimainkan dan diterapkan calon-calon yang diusung partai. Memang menurut hemat penulis dalam pilkada faktor dominan figur yang lebih diutamakan selain dukungan partai politik. Hampir menjadi rahasia umum bahwa partai yang menjadi pemenang pemilu di daerah tersebut belum tentu mendapat dukungan rakyatnya takala piihan figur tidak tepat. Kelemahan partai politik kebanyakan struktural dan sistem yang tidak berjalan, ini pekerjaan rumah partai politik kalau tidak mereformasi diri partai politik akan ditinggalkan. Jadi banyak calon dan figur yang mencalonkan diri memilih membuat tim dalam tim yang ada dalam partai politik seperti menyewa konsultan politik.

Partai politik tentu berharap memenangkan pilkada 2018 karena dengan memenagkan pemilukada berarti merebut kekuasaan yang bias melaksanakan pogram dan misi partainya, karena memang tujuan parati politik berkuasa. Ini semua kana dilakukan oleh semua partai politik untuk memperebukan kursi eksekutif yang ada didaerah-daerahnya selain menjadi tujuan tingkat regional tetapi bias berdampak nasional untuk memenangkan di pemilihan umum nantinya, intinya semua berharap pemilukada 2018 bisa berdampak sistemik terhadap pemilu tahun 2019.

Akankah PDIP kembali kalah di pilkada?

Menarik disimak pilkada 2018 selain tahun politik karena berselang satu tahun dengan pemilihan umum serta pemilihan presiden, tidak bisa dihindari nuansa pertarungan di pilpres akan menjadi isu menarik yang dibahas di pilkada 2018. Sebagai kompetitor dalam pilkada, pemilihan umum dan pemilihan presiden tentu di pilkada 2018 akan lebih terlihat. Apalagi setelah DKI Jakarta yang kemarin dikuasai PDIP saat ini telah bergeser ke partai Gerindra dan PKS yang memenangkan Anies-Sandi mengalahkan pasangan Ahok-Djarot yang didukung partai penguasa saat ini.

Apakah pergeseran kekuasaan ini akan berlanjut di pilkada 2018 seperti di pilkada 2017 yang dimenangkan Golkar dan partai Gerindra serta PKS memenangkan pilkada terpanas DKI Jakarta. Akankah PDIP akan terpuruk lagi di tahun 2018? tentu jawabanya bisa dilihat dari hasilnya nanti. Tetapi PDIP tentunya mendapat pukulan besar karena kader yang diusung dan figur yang diusung PDIP selalu kalah, terutama propinsi Banten dan DKI Jakarta. Figur Ahok yang diusung PDIP berdampak terhadap opini publik terhadap PDIP efek dari sosok fenomenal Ahok yang banyak di elu-elukan pendukungnya tetapi publik secara keseluruhan tidak simpatik terhadap sikap dan prilaku Ahok. Hal ini yang berdampak bagi PDIP.

Apakah efek Ahok ini akan berpengaruh terhadap pilkada 2018 ? Jawabanya sanggat mungkin terjadi. Tetapi apakah PDIP akan merelakanya lagi tahun 2018 untuk dimenangkan kompetitor partai politik lain, tentu jawabannya pasti tidak mungkin PDIP akan menyerah, apalagi tahun berikutnya pemilu dan pemilihan presiden tentu Jokowi tidak akan rela kalau PDIP akan kalah lagi di tahun 2018. karena akan berdampak terhadap pemilihan presiden, yang hampir dipastikan lagi Jokowi akan mencalonkan lagi sebagai calon presiden.

Semua kemungkinan politik akan terjadi apalagi semua isu ekonomi, hukum dan sosial politik akan selalu berdampak terhadap isu kepemipinan dan pergeseran kekuasan. Sebagaimana disampaikan diatas, pergeseran politik sangat mungkin terjadi ada istilah kekuasaan tidak abadi, dalam politik bisa dimaknai dengan kata bijak, bahwa masa lalu adalah sejarah, hari ini anungrah yang didapatkan dan hari esok masih bersifat misteri. Oleh karena itu berbuat yang terbaik untuk semua selagi memipin agar masa depan yang masih menjadi misteri tidak menjadi beban pikirin bagi pemimpin, tetapi lakukan yang terbaik selagi masih dikasih kesempatan berkuasa.

Partai politik harus memberikan pembelajaran politik bagi publik sepanas persaingan yang akan dihadapi oleh partai politik yang ada harus berlandaskan kepentingan umum, persaigan politik antar partai sanggat rentan dengan melibatkan publik yang tidak berdosa, partai politik harus mampu menjawab bahwa demokrasi itu proses subtansi dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat.

Partai politik, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra dan partai politik yang lain harus menjasi lokomotif perubahan demokrasi yang lebih matang, walaupun panas persaingan nanti di tahun 2018 dan 2019 tetapi jangan menghilangkan jati diri bangsa ini bahwa kita satu kesatuan.

Penulis: Deni Yusuf adalah mantan Bendum PB HMI, Ketua PP AMPG dan Ketua Masika ICMI

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya