24 Mei 2017

Berita Golkar - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak main-main dalam mengusut dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Pesan ini disampaikan Doli saat menyambangi KPK Selasa (23/5/2017) kemarin.

Awalnya, Doli yang datang bersama Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) hendak bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Namun, karena ada kesibukan, mereka diterima Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Doli mengatakan, pesan utama yang disampaikan ke KPK adalah dukungan melawan hak angket yang digulirkan oleh DPR saat ini. Dukungan ini sekaligus mendesak DPR untuk tidak melanjutkan hak angket terhadap KPK. "Karena selain sudah tidak memenuhi syarat dukungan sesuai Tatib DPR, juga secara luas dapat mengarah kepada bentuk pelemahan KPK," kata Doli, Rabu (24/5/2017).

Secara spesifik, lanjut Doli, pihaknya juga bicara terkait internal Partai Golkar dan dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. "Kehadiran kami di KPK menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Golkar pun tidak suka praktik korupsi, dan masih banyak tokoh, senior, pimpinan, kader yang antikorupsi di Partai Golkar," ucap Doli.

"Dengan itu kami pun mendorong agar KPK tidak ragu dan tidak pula main-main, apalagi memasukkan unsur politik dalam menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan kader atau pimpinan Golkar, sekalipun itu adalah Setya Novanto," tambahnya.

Doli mengatakan, kader Golkar pasti sedih bila pimpinannya terlibat korupsi. Namun, kader Golkad lebih sedih lagi apabila keterlibatan pimpinannya secara hukum sudah tidak terelakkan, tetapi bebas karena intervensi politik atau kekuasaan. "Itu artinya sama dengan membiarkan Indonesia terus terbebani dan hancur dengan korupsi," ucap Doli.[kompas]

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia


Kategori Berita Golkar Lainnya